Ilustrasi. (Foto: baznas.go.id/publik domain)

KBR, Manado - Presiden Joko Widodo secara tegas memerintahkan seluruh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Indonesia menghentikan praktek pungutan liar (pungli) dalam pengurusan sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).

"Hati-hati masalah pungli untuk sertifikat, hentikan, stop! Karena saya sudah janjian dengan Menteri PAN-RB, jika begitu terbukti para Pegawai Negeri Sipil melakukan pungutan liar maka akan ditangkap dan dipecat," kata Joko Widodo dalam kunjungannya di Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Presiden Jokowi mengatakan saat ini sudah dibentuk tim Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli) yang menjadi mata serta telinga presiden untuk memberantas masalah pungli, baik untuk urusan sertifikat tanah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sebagainya.

Program PRONA merupakan proyek pensertifikatan tanah secara massal, khususnya bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Program ini membebaskan warga dari bayaran uang pemasukan kepada negara, namun tetap dibebani biaya pengurusan administrasi, antara Rp1000 hingga Rp10 ribu.

Baca juga:

Untuk Sulawesi Utara, dari jumlah 1.820.000 bidang tanah yang ada, hanya terdaftar baru 409.000  bidang tanah atau 24 persen, sehingga yang belum terdaftar ada 1.400.000 bidang tanah atau 76 persen.

Dalam kunjungan Joko Widodo ke Minahasa Utara, Sulawesi Utara, secara simbolis menyerahkan 1.081 sertifikat tanah warga.

Pada Rabu pagi (19/10/2016), Presiden Joko Widodo ke Pulau Miangas di Kabupaten Talaud yang berbatasan langsung dengan Filipina. Jokowi hendak meresmikan Bandara Miangas dengan menaiki pesawat kecil jenis ATR.

Bandara Miangas mulai dibangun tahun 2012 setelah dilakukan pembebasan tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud dan Pemerintah Provinsi Sulut. Total anggaran pembangunan mencapai Rp 275 miliar.

Bandara Miangas dipersiapkan sebagai bandara yang mempunyai peran strategis sebagai salah satu bandara terluar Indonesia.  Nilai manfaat bandara ini salah satunya adalah sebagai prasarana untuk operasi pertahanan dan keamanan.

Baca juga: Pungli, Mabes: Terbanyak di Kepolisian Jakarta

Editor: Agus Luqman 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!