Eks TPF Munir: Masih 30 Persen Hasil Tim Yang Bisa Ditindaklanjuti

"Kurang lebih seperti itu, karena dikalkulasi saya tidak punya timbangan. Tapi belum terungkap sepenuhnya kan misteri itu,"

Jumat, 14 Okt 2016 17:31 WIB

Munir Said Thalib. (Sumber: Omah Munir)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Eks Tim Pencari Fakta (TPF) Munir menyatakan   baru sekitar 70 persen hasil TPF pembunuhan Munir yang kasusnya bergulir ke pengadilan. Sebab, kata Bekas Sekretaris  TPF  Munir, Usman Hamid, pelaku-pelaku yang masuk ranah penuntutan hanyalah pelaku di ring 3 bukan ring 2 dan satu yang menjadi otak pembunuhan.

Menurut Usman, aparat penegak hukum bisa mulai memeriksa kembali saksi-saksi kunci kasus Munir yang mencabut laporannya saat itu, jika ingin melanjutkan kasus Munir.

"70 persen lah. Artinya apa yang kita ketahui tentang peristiwa pembunuhan Munir. Kurang lebih seperti itu, karena dikalkulasi saya tidak punya timbangan. Tapi belum terungkap sepenuhnya kan misteri itu," jelas Usman Hamid kepada KBR, Jumat (14/10).

Meski Usman Hamid tidak menjelaskan poin-poin hasil TPF, ia mengiyakan dokumen yang dimiliki KBR yang bertuliskan laporan TPF. Adapun poin-poin yang terangkum di dokumen tersebut menjelaskan hasil TPF Munir, antara lain:

1. Adanya keterlibatan seorang co-pilot maskapai penerbangan nasional PT. Garuda Indonesia dalam kasus pembunuhan Munir.

2. Lebih jauh, Tim juga berhasil mengungkap fakta-fakta pelibatan manajemen puncak Garuda dalam konspirasi kejahatan tersebut. Pada tahap ini, TPF telah menyerahkan temuan-temuan kepada pihak Tim Penyidik Polri, yang kemudian menetapkan co-pilot tersebut, bersama dua orang awak kabin, menjadi tersangka.

3. TPF berhasil mengidentifikasi adanya hubungan antara tersangka PBP dengan BIN pada masa itu. Ini, antara lain, dibuktikan oleh adanya panggilan-panggilan dari nomor handphone tersangka ke sebuah nomor di kantor Deputi V Penggalangan dan Propaganda,   Muchdi PR.

4. Lebih jauh, pencarian fakta TPF ke dalam lingkungan BIN menemukan adanya masalah tersendiri, yakni kemungkinan terjadinya penyalahgunaan akses, jaringan dan kekuasaan badan intelijen oleh pejabat-pejabatnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.