Dugaan Korupsi E-KTP, Gubernur Ganjar Siap Bantu

"Iya pernah dulu saya disebut makanya siapa yang kasih saya? Malah tak bantu untuk bongkar karena saya orang yang ngamuk betul pada soal itu."

Jumat, 14 Okt 2016 13:58 WIB

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo



KBR, Jakarta- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar kasus korupsi proyek KTP elektronik atau e-KTP. Ganjar mengaku namanya pernah disebut sebagai penerima aliran dana e-KTP.

"Dulu toh? Iya pernah dulu saya disebut makanya siapa yang kasih saya? Malah tak bantu untuk bongkar karena saya orang yang ngamuk betul pada soal itu. (KPK belum panggil bapak?) Belum kalau mau panggil ya nggak apa-apa boleh, malah tak jelasin nanti," kata Ganjar di Gedung Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Jumat (14/10/2016).

Nama Ganjar pernah disebut oleh bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebagai salah satu penerima aliran dana proyek e-KTP. Saat itu, Ganjar tengah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Dalam Negeri DPR.

Nazaruddin juga menyebut keterlibatan Gamawan Fauzi dan bekas Ketua DPR Setya Novanto.

Saat ini kasus korupsi e-KTP masih dalam penyidikan KPK. Lembaga antirasuah itu telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah pejabat di Kementerian Dalam Negeri, yakni Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Irman dan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Dukcapil, Sugiharto.

Keduanya disangka melakukan tindak pidana korupsi atas proyek senilai Rp 6 triliun tersebut. Atas perbuatan itu, KPK menduga kerugian negara mencapai Rp 2 triliun.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.