Dugaan Korupsi E-KTP, Gubernur Ganjar Siap Bantu

"Iya pernah dulu saya disebut makanya siapa yang kasih saya? Malah tak bantu untuk bongkar karena saya orang yang ngamuk betul pada soal itu."

Jumat, 14 Okt 2016 13:58 WIB

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo



KBR, Jakarta- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar kasus korupsi proyek KTP elektronik atau e-KTP. Ganjar mengaku namanya pernah disebut sebagai penerima aliran dana e-KTP.

"Dulu toh? Iya pernah dulu saya disebut makanya siapa yang kasih saya? Malah tak bantu untuk bongkar karena saya orang yang ngamuk betul pada soal itu. (KPK belum panggil bapak?) Belum kalau mau panggil ya nggak apa-apa boleh, malah tak jelasin nanti," kata Ganjar di Gedung Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Jumat (14/10/2016).

Nama Ganjar pernah disebut oleh bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebagai salah satu penerima aliran dana proyek e-KTP. Saat itu, Ganjar tengah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Dalam Negeri DPR.

Nazaruddin juga menyebut keterlibatan Gamawan Fauzi dan bekas Ketua DPR Setya Novanto.

Saat ini kasus korupsi e-KTP masih dalam penyidikan KPK. Lembaga antirasuah itu telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah pejabat di Kementerian Dalam Negeri, yakni Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Irman dan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Dukcapil, Sugiharto.

Keduanya disangka melakukan tindak pidana korupsi atas proyek senilai Rp 6 triliun tersebut. Atas perbuatan itu, KPK menduga kerugian negara mencapai Rp 2 triliun.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR