DPR: TNI Jangan Dulu Bicara Hak Politik

TNI belum berhasil menunjukan netralitas institusinya.

Rabu, 05 Okt 2016 12:36 WIB

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memimpin upacara peringatan HUT ke-71 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (5/10). Foto: Antara


KBR, Jakarta- Anggota DPR Charles Honoris mengatakan pemberian hak politik bagi TNI saat ini tidak bisa dilakukan. Sebab, dia menilai TNI belum berhasil menunjukan netralitas institusinya. Charles menyebut masih ada sederet pekerjaan rumah TNI yang belum tuntas.

"Ini tentunya perlu dikaji kembali apakah memang hari ini masyarakat kita sudah cukup dewasa sehingga anggota TNI bisa diberikan hak politik. Saya rasa ini enggak salah. Tapi yang pertama harus dilakukan adalah menjamin netralitas TNI sebagai institusi. Karena jika TNI belum bisa menjadi tentara institusi yang profesional, sangat rawan untuk disalahgunakan bagi kepentingan politik tertentu,"ujar Charles di DPR, Rabu(5/10).

Sebelumnya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyebut saat ini TNI tidak berbeda dengan masyarakat sipil. Pasalnya, TNI tidak memiliki hak politik.

Niatan ini dianggap oleh Charles terlalu buru-buru. Charles menyebut ada 30 MOU TNI dengan kementerian, BUMN, maupun swasta yang masih bermasalah. Salah satunya adalah pengerahan 55 ribu anggota TNI sebagai penyuluh pertanian. Program ini adalah hasil kerjasama TNI dengan Kementerian Pertanian.

"Apabila 55 ribu ini dijadikan kekuatan politik, ini bisa jadi signifikan. Kita tuntut TNI profesional dulu barulah bicara hak politik."

Charles meminta TNI fokus menjalankan fungsi utamanya yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan UU TNI, tentara ini dibentuk sebagai kekuatan perang.

"Mereka menyebut sudah tidak ada ancaman fisik. Tapi ini kan juga bicara diplomasi kita. Nilai tukar diplomasi kita." 


Editor: Malika

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.