DPR: Butuh Kajian Soal Capres Indonesia Asli

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai usulan tersebut akan menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat.

Kamis, 06 Okt 2016 11:28 WIB

Foto: Antara

KBR, Jakarta- Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai wacana keharusan calon presiden berasal dari keturunan suku asli Indonesia masih membutuhkan banyak pembahasan. Menurutnya, usulan tersebut akan menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Ditambah lagi, kata dia, usaha untuk mengamandemen UUD 1945 akan membutuhkan komunikasi politik yang intens.


"Ini namanya wacana. Sehingga wacana biarlah berkembang. Kita tentunya tidak mungkin setiap wacana kita tanggapi. Kita juga harus mempunyai sikap tersendiri. Kita ketahui bahwa untuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentunya rentetannya panjang sekali," ujar Agus di DPR, Kamis(6/10).

Hal yang sama juga disampaikan okeh wakil ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah. Fahri meminta agar identitas etnis tidak dipersoalkan di ruang publik. Menurut dia, usulan PPP tersebut perlu dikaji mendalam karena justru akan mengakibatkan kemunduran dalam kehidupan keberagaman.

"Siapa yg mau didefinsikan asli. Apakah kita mau mengexclude suku dan bangsa?" jelas Fahri.

Sebelumnya saat membuka Musyawarah Kerja Nasional DPP PPP Senin(3/10) lalu, Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy meminta, ada frasa calon presiden harus orang WNI asli. Politisi yang akrab disapa Rommy ini menilai akhir-akhir ini nasionalisme PPP mulai terancam.

Penjelasan lebih lanjut soal maksud dari frasa ini dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani. Arsul mengatakan yang dimaksud dengan WNI asli adalah orang-orang yang berasal dari suku atau ras asli Indonesia. Terkait ketentuannya, kata Arsul, perlu dijelaskan di undang-undang terpisah.

Baca juga:

Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

BSN Sebut Hasil Uji Beras Sudah Sesuai Ketentuan

  • Menteri Sri: Swasta Jangan Mengeluh, Datangi Kami Biayai Infrastruktur
  • Asuransi TKI Cilacap Meninggal Kecelakaan Kerja Di Korsel Terkendala Dokumen
  • Tiga Bulan Menjabat, Popularitas Macron Terjun Bebas

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.