Spanduk penolakan Gereja Batak Karo Protestan di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. (Foto: KBR/Ade I.)



KBR, Jakarta - Majelis Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar Minggu mengajukan persyaratan atas usulan relokasi rumah ibadah oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan.

Pilihan relokasi ditawarkan Walikota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi ketika bertemu dengan majelis dan panitia pembangunan GBKP Pasar Minggu, Jumat (7/10/2016). Pendeta GBKP Pasar Minggu, Penrad Siagian mengatakan, pihak gereja menghendaki usulan relokasi itu merupakan solusi permanen. Sehingga tak menimbulkan masalah lanjutan.

Penrad menjelaskan, pemerintah daerah harus memastikan lokasi baru yang akan menggantikan gereja mereka di daerah Tanjung Barat, Jagakarsa itu tak bermasalah. Baik dari segi administratif maupun izin dari masyarakat di lingkungan sekitar.

"Solusi permanen itu dalam arti di tempat itu kami bisa berdiri, gedung gereja bisa berdiri, lokasinya tidak bermasalah baik secara administratif, misalnya jalur itu jalur hijau kah, atau jalur merah, atau bukan untuk rumah ibadah, itu kan bermasalah, bagaimana pun tidak mungkin untuk mendirikan rumah ibadah di jalur yang hijau, misalnya, dll," jelas Penrad Siagian di GBKP Pasar Minggu, Sabtu (8/10/2016).

"Atau tidak mendapatkan penolakan-penolakan lagi, karena kalau hanya karena penolakan menjadi alasan relokasi," lanjutnya.

Baca juga:

Dia pun menambahkan, pihak gereja khawatir usulan tersebut hanya solusi sementara. Sebab hingga kini, pengurus Gereja pun belum mendapat konfirmasi tentang kejelasan desain solusi yang ditawarkan pemerintah.

"Karena selalu kami mempertanyakan, apa desain walikota terhadap problem ini. Tidak dijawab dengan gamblang dan eksplisit, hanya dikatakan kita akan coba merelokasi," imbuh Penrad.

Pengurus Gereja lebih lanjut juga akan mendesak kepastian tenggat waktu terkait rencana relokasi. Kata dia, jemaat butuh kejelasan agar bisa melakukan ibadah dengan tenang di tempat yang layak. Penrad menyebut selama 10 tahun terakhir, jemaat GPKB Pasar Minggu harus berpindah-pindah selama 7 kali untuk beribadah.

"Kami tentu tidak mau bertahun-tahun proses ini tidak selesai, kami juga tidak ingin bertahun-tahun beribadah di kantor camat, kami ingin segera beribadah di rumah ibadah yang selayaknya dan sepatutnya," ucap Penrad.

Baca juga: Walkot Persilakan Jemaat Ibadah di Kantor Kecamatan





Editor: Nurika Manan

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!