Buru Korupsi di Daerah, Ini Alasan KPK

"Terus jangan lihat uang yang ditangkapnya gitu lho. Kalau yang Rp 70 juta kemarin ternyata mereka itu commitment fee-nya"

Selasa, 18 Okt 2016 14:50 WIB

Ilustrasi: Tersangka korupsi Bupati Subang Ojang Sohandi. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membidik kasus korupsi di sejumlah daerah di Indonesia. Ini menyusul banyaknya laporan masyarakat soal kasus korupsi di pelbagai daerah.

Wakil Ketua KPK Laode Syarif mengatakan   mendengar keluhan masyarakat jika KPK hanya fokus di Jakarta saja.

"Pertama memang KPK itu kan harus hadir ke seluruh Indonesia. Banyak dikeluhkan oleh masyarakat di daerah katanya KPK fokusnya hanya di Jakarta aja. Sekarang kita lihat di daerah. Tapi itu bukan fokus gitu. Terus jangan lihat uang yang ditangkapnya gitu lho. Kalau yang Rp 70 juta kemarin ternyata mereka itu commitment fee-nya yang sudah disepakati itu adalah 10 persen untuk legislatif, 10 persen untuk eksekutif jadi 20 persen dari Rp 4 milyar lebih," kata Laode Syarif di Kantor Indonesia Corruption Watch Jakarta, Selasa (18/10/2016).

Syarif meminta agar masyarakat tidak melihat dari nominal yang disita saat penangkapan.

"Tapi lihat dari dampak terhadap nilai proyek keseluruhannya," imbuh Syarif.

KPK berjanji akan menindaklanjuti laporan dari daerah apabila memperoleh informasi yang lengkap. Kata Syarif, sangat mungkin tim KPK ditugaskan di daerah bila jumlah petugas memadai.

"Kalau jumlah kita cukup kan bisa kita terbangkan tim KPK di daerah," imbuh Syarif.

Belakangan, KPK menangkap sejumlah pejabat daerah yang diduga melakukan praktik korupsi. Di antaranya Wali Kota Madiun, Anggota DPRD Kebumen, Bupati Subang, Bupati Banyuasin dan lain-lain. Syarif juga membantah jika penangkapan sejumlah pejabat daerah ingin menyindir Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi.

"Bukan, bukan," pungkasnya. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wakapolri Tegaskan Tak Ada Pengamanan Khusus terkait Rencana Kembalinya Rizieq

  • JK Bantah Asian Games 2018 Kekurangan Dana
  • 5 Kecamatan di Karo Gelap Gulita Akibat Erupsi Sinabung
  • Netanyahu Kecam Pernyataan PM Polandia Soal Dalang Holocaust

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.