Alasan Pemerintah Tawarkan 22 Pelabuhan dan 6 Bandara pada Swasta

"Tahap awal, kami akan menyosialisasikan enam bandara dan 22 pelabuhan, yang kami undang swasta, baik BUMN maupun swasta, untuk sama-sama mengelola,"

Senin, 10 Okt 2016 18:03 WIB

Ilustrasi: Bandara Raden Inten II, Lampung. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Pemerintah mulai menawarkan pengelolaan 22 pelabuhan dan enam bandara kepada swasta. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, penawaran  itu untuk menggenjot kebutuhan bandara dan pelabuhan di beberapa wilayah di Indonesia, terutama yang terpencil dan terdepan.

Pasalnya, kata Budi, negara tidak mungkin membiayai kebutuhan pembangunan bandara dan pelabuhan di Indonesia yang masih sangat besar.

"Bandara-bandara hub, pelabuhan-pelabuhan hub, itu harus didukung pemerintah legitimasinya. Gap kebutuhan masyarakat dan pembiayaan sangat tinggi, tetapi dana yang kita miliki tidak lebih dari 30 persen. Oleh karenanya, tahap awal, kami akan menyosialisasikan enam bandara dan 22 pelabuhan, yang kami undang swasta, baik BUMN maupun swasta, untuk sama-sama mengelola," kata Budi di Thamrin Nine Ballroom, Senin (10/10/16).

Budi mengatakan, ketimpangan yang lebar itu terjadi utamanya di wilayah barat dan timur Indonesia. Kata Budi, ketimpangan itu sangat terasa pada pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Padahal, kata dia, ketersediaan infrastruktur akan sangat mendorong aktivitas perekonomian di daerah itu.

Budi berujar, anggaran negara tidak akan mampu memenuhi biaya pembangunan infrastruktur bandara dan pelabuhan di daerah. Apalagi, kata Budi, anggaran kementeriannya tahun ini beberapa kali dipangkas.

Kata dia, strategi pembangunan yang dapat ditempuh adalah skema kerja sama antara pemerintah dan swasta. Pelabuhan yang ditawarkan kepada swasta di antaranya Pelabuhan Calang di Aceh, Pelabuhan Sintete di Kalimantan Barat, Pelabuhan Bungkutoko di Sulawesi Tenggara, dan Pelabuhan Arar di Papua.

Adapun bandara yang ditawarkan pada swasta di antaranya Bandara Samarinda Baru di Samarinda, Bandara Hanandjoedin di Tanjung Pandan, Bandara Kalimaru di Berau, Bandara Radin Inten II di Lampung, dan Bandara Juwata di Tarakan.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Disebut Dukung HTI, Menpora Segera Panggil Adhyaksa

  • Diprotes Imvestor, Presiden Sentil 2 Menteri
  • KPPU: 5 Perusaah Atur Tata Niaga Beras di Sejumlah Provinsi
  • Indonesia Gandeng Azerbaijan Buat Pusat Pelayanan Terpadu

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.