Jokowi-JK usai dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Menteri Sekertaris Kabinet, Pramono Anung mengklaim dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah memuaskan publik. Meski demikian kata dia, awal pemerintahan Jokowi-JK sempat mengalami penurunan kepercayaan publik, ketika saat itu pemerintah menaikkan harga BBM.

Kata Pramono,  di sisa akhir dalam kurun waktu dua tahun ini, kepercayaan publik kepada pemerintah kembali naik setelah program pembangunan mulai berjalan. Hal itu terlihat dari beberapa hasil survei  yang mencapai angka 66 sampai 68 persen.

"Sebetulnya kepuasan publik itu bukan dilihat dari sisi goverment atau pemerintah. Yang melihat publik itu puas atau tidak, publik itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari 2 tahun pemerintahan ini pernah mengalami penurunan yang luar biasa ketika presiden menaikkan BBM, kemudian setelah itu kita lihat mengalami penaikan recovery dilihat pada saat hari ini. Sebenarnya kepuasan publik berada posisi cukup tinggi. Hampir semua lembaga survei menempatkan kepuasan publik terutama kepada presiden itu sekitar 66-68 persen," ujarnya kepada wartawan di Kantor Mensekab, Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/10).

Pramono mengakui bahwa masih banyak yang harus dibenahi. Misalnya kata dia,  pembenahan sektor ekonomi dan reformasi hukum. Pramono mengatakan, meski tidak terlalu baik, pertumbuhan ekonomi di  terbilang bagus dibandingkan negara-negara tetangga.

Sedangkan di sektor hukum, dia menyontohkan, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dua tahun pemerintahan Jokowi-JK berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dia membantah tudingan bahwa pemerintah kerap mengintervensi bahkan melemahkan KPK.

"Tetapi pemerintah juga menyadari bahwa titik berat pada 2 tahun pertama adalah melakukan pembenahan ekonomi. Kenapa itu dilakukan, karena ekonomi dunia sedang melambat dan alhamdulillah Indonesia pada tahun ini bisa tumbuh 5,18. Dibandingkan dengan kawasan kita relatif stabil dan cukup tinggi. Tetapi tentunya harapan atau ekspektasi kita bisa lebih dari itu. Nah kemudian pada saat ini, pemerintah sedang melakukan menitikberatkan untuk melakukan reformasi hukum," ucapnya.

Jangka Pendek
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf Kalla, strategi kebijakannya lebih banyak berjangka pendek. Padahal, kata Darmin, pemerintah juga perlu menyiapkan strategi jangka panjang, agar dampaknya berkesinambungan.

Kata dia, sektor yang saat ini harus dipikirkan jangka panjangnya, misalnya pangan dan pembangunan infrastruktur.

"Selama ini, misalnya pangan. Kita itu fokus kebijakannya jangka pendek. Ke depan, enggak bisa, kita harus membangun kebijakan jangka menengah dan panjang. Sebenarnya belum tentu semuanya jangka panjang, tapi untuk pangan, iya. Di deregulasi, setelah kita lihat hasil satu putaran ini, begitu kita lihat kelihatannya ada juga yang muncul lagi, bukan izin tapi rekomendasi, atau apalah. Itu yang harus kita bereskan lagi. Mungkin, ke depan, lebih tematik," kata Darmin di Jakarta International Expo, Rabu (19/10/16).

Darmin mengatakan, kebijakan jangka panjang sangat diperlukan agar dampaknya bisa lebih berkesinambungan. Selain itu, kata dia, hasil kebijakan juga akan lebih terarah. 

Darmin juga ingin membuat kebijakan secara tematik. Kata dia, kebijakan yang tematik itu akan membuat dampaknya bisa terasa per subsektor. Kata Darmin, kebijakan tematik itu misalnya pangan, logistik, dan industri manufaktur.

Ditegur
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, dalam dua tahun pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf Kalla, masih banyak yang harus dibenahi di sektor perdagangan. Enggar mengatakan, hingga saat ini, dia masih sering ditegur Jokowi karena harga komoditas pangan masih bergejolak.

Kata dia, Jokowi juga kerap mengingatkannya soal agar fokus pada upaya menstabilkan harga beberapa komoditas pangan strategis.

"Kami konsentrasi untuk masalah ekonomi kerakyatan berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana bentuknya pasar rakyat, mengenai masalah pangan, kemudian neraca perdagangan. (Jokowi sudah puas?) Belum, kalau ditanya itu, beliau menegur kami terus semua para menterinya untuk mengawasi itu. Mengawasi harga pangan supaya tidak terjadi gejolak," kata Enggar di Jakarta International Expo, Rabu (19/10/16).

Enggar mengatakan, komoditas pangan strategis yang dimaksud Jokowi misalnya beras dan bawang. Kata dia, dampak kebijakan yang sebelumnya diambil, tidak bisa dirasakan secara langsung. Dia mencontohkan, pada daging sapi, upaya pemenuhan kebutuhan komsumsi melalui importasi sangat memerlukan waktu. Demikian halnya dengan strategi penggemukan, yang setidaknya memerlukan waktu empat bulan untuk bisa dipotong.

Adapun kebijakan harga acuan, kata Enggar, juga belum bisa dirasakan. Apalagi, kata dia, saat ini mulai memasuki musim penghujan, yang apabila curahnya tinggi bisa mengganggu beberapa tanaman pangan.

Pada 20 Oktober dua tahun lalu, Jokowi dan Jusuf Kalla dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Saat itu, Jokowi dan JK bersumpah mengabdi kepada negara untuk menyejahterakan rakyat.


Sebelumnya, sejumlah kalangan menganggap belum banyak yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi-JK yang memasuki usia ketiga tahun ini. Misalnya, Peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mengatakan, masalah yang masih menganjal adalah penyelesaian kasus kematian aktivis HAM, Munir. Penanganan pelanggaran HAM masa lalu itu masih belum mengalami kemajuan. Kata dia, Imparsial mendesak Jokowi agar hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir harus segera disampaikan.

Disisi lain, Pemerintahan Jokowi-JK dinilai gagal mensejahterakan buruh dan rakyat kecil. Di dua tahun berjalannya pemerintahan Jokowi, beberapa kebijakan yang dikeluarkan justru malah membuat daya beli masyarakat menurun, kemiskinan dan pengangguran meningkat. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, kegagalan Jokowi tersebut antara lain disebabkan kembalinya rezim upah murah dengan terbitnya PP No 78/2015 tentang pengupahan yang dinilai merugikan buruh.

Menurut dia, kegagalan tersebut juga tercermin dari maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran di industri otomotif, elektronik, farmasi dan garmen, yang terjadi dalam tiga bulan terakhir. Tercatat pada periode Januari-Maret 2016 terjadi PHK sebanyak 36.268 buruh.

Editor: Rony Sitangang

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!