DPR Ingatkan Pemerintah Hati-Hati Tentukan Proyek Listrik yang Ditunda

Anggota Komisi Energi DPR Kurtubi mengatakan, pemerintah harus menghitung dampak yang akan dihasilkan. Pemerintah juga harus berhati-hati menentukan proyek pembangkit listrik mana saja yang ditunda.

Jumat, 07 Sep 2018 13:24 WIB

Ilustrasi.

KBR, Jakarta - Anggota Komisi Energi DPR Kurtubi memahami keputusan pemerintah menunda sejumlah proyek pembangkit listrik di Pulau Jawa. Menurut dia langkah tersebut perlu diambil demi menahan pelemahan nilai tukar Rupiah. Meski begitu, politikus Partai Nasdem itu memperingatkan PLN harus memastikan operasional pembangkit yang sudah ada berjalan optimal.

"Posisi saat ini yang kita dengar PLN kelebihan (stok). Dampaknya pada penyediaan listrik tidak begitu besar dengan catatan pembangkit yang sudah jadi harus diupayakan optimal beroperasi," kata Kurtubi kepada KBR, Jumat (7/9/2018).

Kurtubi menambahkan pemerintah harus menghitung dampak yang akan dihasilkan. Pemerintah juga harus berhati-hati menentukan proyek pembangkit listrik mana saja yang ditunda. Menurutnya, kebutuhan listrik di Indonesia masih tinggi sehingga pembangunan jangka panjang tetap diperlukan.

Kurtubi menuturkan, kendati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengklaim 94,91 persen penduduk sudah menikmati listrik, namun masih tersisa pekerjaan rumah pemerintah yang menargetkan rasio elektrifikasi nasional tahun depan mencapai 99 persen. Ia mengatkan, pembangkit listrik juga masih diperlukan untuk menunjang kegiatan industri.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda pengerjaan sejumlah proyek listrik bagian megaproyek 36 ribu MegaWatt (MW). Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan, proyek listrik yang ditunda merupakan proyek-proyek yang belum memasuki tahap pemenuhan kewajiban pembiayaan (Financial Closing).

Kapasitas total proyek yang ditunda mencapai 15.200 MW dengan total investasi berkisar 24 miliar dolar AS hingga 25 miliar dolar AS.

"Totalnya 15.200 Megawatt yang kita geser. Nah, dengan pergeseran ini tentunya tekanan dari pengadaan barang impor berkurang," kata Jonan di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (4/9/2018).

Jonan menjelaskan, proyek-proyek tersebut tadinya ditargetkan rampung pada 2019 mendatang. Namun ada proyek yang ditunda sampai 2021 dan ada juga yang ditunda sampai 2026. Hal itu dilakukan demi menekan defisit neraca transaksi berjalan.

Editor: Gilang Ramadhan

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Saat ini ada banyak cara dan sarana untuk membantu orang lain. Lewat NusantaRun salah satunya.