Tito: Isu Rohingya untuk Melawan Pemerintah Kita

"Saat ini di media sosial ramai dengan isu Rohingya yang justru digunakan untuk melawan pemerintah kita,"

Selasa, 05 Sep 2017 13:44 WIB

Ilustrasi: Pengungsi Rohingnya di Aceh. (Foto: KBR/Erwin J.)

KBR, Jakarta- Kapolri Tito Karnavian memerintahkan  Kapolda Jawa Tengah agar tidak mengeluarkan izin aksi bela Rohingya yang akan dilakukan di Candi Borobudur. Tito beralasan, Candi Borobudur adalah objek vital yang harus dilindungi karena salah satu warisan dunia.

Selain itu, Candi Borobudur juga digunakan sebagai tempat beribadah umat buddha.

"Aksi Borobudur dilarang. Saya perintahkan Kapolda Jateng, jangan diizinkan. Jangan menerima surat pemberitahuan, karena ini objek vital. Warisan dunia, ini tidak lagi milik Indonesia, tapi warisan dunia yang harus dijaga kelestarian budayanya," katanya saat ditemui di Mabes Polri, Selasa (05/09/17)

Tito juga menjelaskan permasalahan yang terjadi di Myanmar bukan masalah agama. Menurutnya yang terjadi adalah permasalahan antara pemerintah Myanmar dengan sekelompok etnis yang melakukan penyerangan   kepada pemerintah.

"Jadi bukan masalah agama, di sana banyak juga kok umat Buddha yang menolong Rohingya. Jadi saya minta warga juga jangan termakan provokasi. Solidaritas boleh, tapi jangan berlebihan," jelasnya.

Tito juga meminta agar permasalahan Rohingya ini jangan dijadikan sebagai isu untuk melawan pemerintah di Indonesia. Menurutnya saat ini sudah banyak kelompok yang memanfaatkan kasus Rohingya sebagai propaganda untuk melawan pemerintah.

"Jadi kita lihat saja hasil pertemuan Ibu Menlu dengan pemerintah Myanmar. Saat ini di media sosial ramai dengan isu Rohingya yang justru digunakan untuk melawan pemerintah kita," ujar dia.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.