Temukan Fakta Baru, Amnesty Internasional Desak Penghentian Pelanggaran HAM di Rakhine

" Myanmar, Bangladesh dan Komunitas International juga harus memastikan semua pengungsi dan orang-orang lain dapat kembali ke rumah mereka"

Jumat, 15 Sep 2017 13:51 WIB

Pengungsi Rohingya berjalan melalui air setelah menyebrangi perbatasan menggunakan perahu di Sungai Naf, Teknaf, Bangladesh, Kamis (7/9). (Foto: ANTARA/REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

KBR, Jakarta- Amnesty International mendesak Pemerintah Myanmar untuk mengakhiri praktek pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)  terhadap etnis Rohingya di Rakhine. Deputi Direktur Amnesty International Untuk Asia Tenggara Dan Pasifik, Josef Benedict mengatakan, lembaganya mengklaim telah menemukan bukti baru soal perlakuan militer Burma (Myanmar) yang membakar permukiman Rohingya sekaligus menembaki warga ketika mereka mencoba melarikan diri.

Kata dia, bukti itu diambil dari sejumlah sumber mulai dari data deteksi kebakaran, citra satelit, foto, video hingga wawancara langsung dengan puluhan pengungsi yang menjadi saksi mata.

"Mereka juga harus memastikan PBB dan organisasi kemanusiaan yang lain memiliki akses yang penuh dan tidak terbatas ke semua bagian negara Myanmar. Dan memastikan organisasi dan operasi kemanusiaan yang saat ini ditangguhkan di negara bagian Rakhine dapat melanjutkan operasinya. Myanmar, Bangladesh dan Komunitas International juga harus memastikan semua pengungsi dan orang-orang lain dapat kembali ke rumah mereka serta dapat memastikan wartawan independen bisa memiliki akses yang sama untuk meliput permasalahan disana," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/09).

Selain itu Amnesty  juga mendesak Pemerintah Myanmar memberikan akses yang penuh kepada Tim Pencari Fakta (TPF) PBB untuk Rohingya bekerja menyelidiki pelanggaran HAM yang diduga dilakukan secara sistematis tersebut. Dia mengancam akan menghimpun semua organisasi kemanusiaan diseluruh dunia untuk memperkarakan masalah ini sehingga Pemerintah Myanmar diberikan sanksi yang berat dari PBB.

Peneliti Amnesty International untuk Myanmar, Laura Haigh dalam konferensi pers jarak jauh  mengatakan, lebih dari 80 lokasi permukiman warga Rohingya di Rakhine dibakar sejak serangan 25 Agustus lalu. Selain itu, lebih dari 370 ribu warga Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan dalam waktu kurang dari tiga minggu.

Dia mengatakan mendapatkan fakta tersebut karena terjun langsung di daerah perbatasan Myanmar dan Bangladesh dan menghimpun beberapa fakta di lapangan.

"Ada pola kekerasan yang jelas dan sistematis. Pasukan keamanan mengelilingi sebuah desa, menembaki orang yang melarikan diri yang panik dan kemudian membakar rumah hingga rata dengan tanah. Ini adalah kejahatan kepada kemanusiaan," ucapnya.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi kata dia, ada temuan yang dilengkapi dengan bukti yang kuat soal militer Myanmar menggunakan ranjau untuk melukai warga Rohingya. Kata dia, diduga Ranjau-ranjau itu ditanam militer agar warga Rohingya tak kembali ke rumah-rumah mereka dari kamp pengungsian.

Kesimpulan ini didapat setelah dia berkonsultasi dengan pakar alat utama sistem persenjataan yang memastikan, ranjau tersebut memang merupakan ranjau dan milik militer Myanmar.

"Narasumber kami melihat militer mengeluarkan benda sebesar buah mangga, tapi warna hitam, lalu ditanam di dalam tanah. Ternyata itu adalah ranjau," tambahnya.

Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Rencana Pembentukan Densus Tipikor Ditunda

  • Kuburan Massal Korban Tragedi 1965 Jadi Pekerjaan Baru Komisioner Komnas HAM yang Baru
  • Hampir Seribuan Nelayan Aceh Utara Masih Pakai Pukat Dorong
  • AS, Jepang, Korsel Mulai Latihan Rudal Antisipasi Korut