Saracen, Polisi Berencana Panggil Tokoh Partai Politik

Pemanggilan tokoh politik untuk mengklarifikasi pengakuan tersangka Saracen

Rabu, 20 Sep 2017 17:25 WIB

Tersangka penyebar fitnah Saracen.

KBR, Jakarta– Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditsiber) Bareskrim Polri bakal memanggil sejumlah tokoh politik, yang terkait dengan Saracen. Pemanggilan tokoh politik ini, berkaitan dengan pengakuan anggota Saracen yang mendukung tokoh politik tertentu.

Juru Bicara Mabes Polri, Rikwanto mengatakan, beberapa anggota Saracen seperti Sri Rahayu Ningsih dan Jasriadi  pernah menyatakan kekaguman dan dukungannya terhadap beberapa tokoh politik. Hal inilah yang akan diklarifikasi tim penyidik, apakah ada keterkaitan para tersangka dengan tokoh politik tersebut.

“Kita lihat apakah ada kaitannya langsung apa tidak langsung. Tapi yang jelas jika penyidik butuh keterangannya dalam pengembangan suatu perkara, jika dipandang perlu dipanggil, ya kita panggil. Paling tidak untuk klarifikasilah. Paling tidak untuk membuat terang daripada jadi fitnah atau orang banyak menduga-duga, dan banyak yang dirugikan kalau begitu,” katanya usai diskusi mengenai Saracen, Rabu (20/09/17)

Rikwanto juga memastikan akan memanggil tokoh politik yang namanya masuk dalam laporan hasil analisis dari PPATK. Namun ia belum bisa membuka identitas pemilik rekening karena masih dilakukan penyelidikan

“Bisa jadi pada suatu saat penyidik akan melemparkan panggilan kepada mereka-mereka, yang dibutuhkan klarifikasinya,” jelas Rikwanto.

Sementara itu Kasubdit V Subdit III, Ditsiber Bareskrim Polri, Purnomo mengatakan,  kepentingan partai politik  menjadi fokus tim penyidik. Namun saat ini, kata dia, tim penyidik masih belum mau membuka semua data yang sudah diperiksa.

"Dalam pemeriksaan barang bukti, memang ada foto tertentu dari tersangka yang berbarengan dengan tokoh-tokoh (politik). Cuma ketika ditanya, mereka jawab 'kan saya suka, kan saya ngefans'," katanya saat diskusi terkait Saracen, Rabu (20/09/17)

Purnomo menambahkan, terkait aliran dana,  hanya pengadilanlah yang berhak untuk membuka identitas aliran dana dari 14 rekening Saracen yang diperiksa. Menurut dia, penyidik hanya bisa menelusuri kemana saja aliran dana tersebut bermuara.

"Kalau dibuka sekarang, penyidik yang akan disalahkan karena terkait rahasia perbankan. Nanti pengadilan yang berhak untuk membukanya," jelasnya.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.