Polri: Kasus Pembunuhan Munir Bukan Lagi Domain Kami

"Kasus yang ditangani Polri kan Pak Muchdi PR. Itu sudah diputuskan di pengadilan. Kalau hasil TPF, ya bukan domain Polri. Yang domain Polri itu sudah di pengadilan, sudah diputus bebas."

Rabu, 13 Sep 2017 09:27 WIB

Sejumlah orang berziarah di makam aktivis HAM Munir Said Thalib di Kota Batu, Jawa Timur. (Foto: KBR/Zainul Arifin)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) meminta tidak dikaitkan lagi dengan perkara pembunuhan aktivis HAM Munir Sahid Thalib.

Juru bicara Mabes Polri Setyo Wasisto mengatakan kasus Munir sudah diputus sejak 2007. Saat itu, kata Setyo, pengadilan sudah memvonis bebas bekas Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Purwopranjono. Vonis bebas Muchdi sejatinya keluar 31 Desember 2018.

"Itu mesti dicek lagi, saya nggak tahu datanya. Kan itu dulu Pak Muchdi PR sudah diputus di pengadilan," kata Setyo Wasisto saat ditanya KBR, Selasa (12/9/2017).

Polri sempat menetapkan Muchdi PR sebagai tersangka pembunuhan Munir pada 19 Juni 2008. Tim Polri dipimpin Kabareskrim Polri Bambang Hendarso Danuri dikabarkan menjemput paksa bekas Danjen Kopassus itu dari sebuah apartemen di Jakarta.

Baca juga:

Selama penyelidikan dua bulan, Polri menyerahkan berkas Muchdi PR ke Kejaksaan Agung pada 11 Agustus 2008. Namun, empat bulan kemudian, pada 31 Desember 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas Muchdi Pr.

"Kasus yang ditangani Polri kan Pak Muchdi PR. Itu sudah diputuskan di pengadilan. Kalau hasil TPF, ya bukan domain Polri. Yang domain Polri itu sudah di pengadilan, sudah diputus bebas," lanjut Setyo.

Setyo menambahkan mengenai peran bekas Kepala BIN AM Hendropriyono yang berkali-kali tidak mau dimintai keterangan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, juga bukan lagi domain kepolisian.

Usai putusan kasus Munir, nama Hendropriyono disebut-sebut memiliki keterlibatan dalam tewasnya aktivis HAM Munir. Namun Hendro tidak bersedia dimintai keterangan oleh TPF di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.