Menteri Sri Keluhkan Penerimaan Pajak dari APBN dan APBD Kelewat Rendah

"Tahun 2016 kita mengumpulkan Rp 86 triliun. Tapi angka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan total penerimaan pajak,"

Selasa, 12 Sep 2017 16:33 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluhkan rendahnya penerimaan pajak yang bersumber dari belanja APBN dan APBD. Padahal, menurutnya, setiap transaksi belanja yang menggunakan anggaran negara maupun daerah harus disertai perhitungan pajak penghasilan(PPh) atau pajak pertambahan nilai (PPN).

"Tahun 2015 kita kumpulkan Rp 84 trililun dari kegiatan APBN dan APBD. Tahun 2016 kita mengumpulkan Rp 86 triliun. Tapi angka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan total penerimaan pajak," ujar Sri di kantornya, Selasa (12/9).

Angka itu kelewat rendah jika dibandingkan dengan jatah belanja negara yang di APBN Perubahan 2017 sebesar Rp 2.113 kuadriliun. Menurut Sri penyebabnya masih banyak bendahara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang pengetahuannya kurang mengenai perhitungan perpajakkan. Namun ia juga mengakui bahwa ada sejumlah kasus ketidakpatuhan.

"Ada yang belum memahami aturan transaksi keuangan dimana mereka memiliki kewajiban memotong pajak. Kalau tahu aturan, juga masalah kepatuhan. Ada yang tahu tapi tidak patuh."

Dia meminta peran Aparatur Pengawas Internal pemerintah(APIP) lebih ditingkatkan demi mengoptimalkan penerimaan pajak. Jika peran APIP itu bisa optimal, menurutnya, beban kerja Direktorat Jenderal Pajak bisa dikurangi.

Selama ini, Ditjen Pajak juga dibebani keharusan mengawasi kepatuhan perpajakkan pemerintah pusat dan daerah. Sri menginginkan direktorat itu bisa lebih fokus terhadap ekstensifikasi pajak.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Hadiri KTT OKI, Jokowi Serukan Persatuan Bela Palestina

  • Polisi Ringkus Belasan Terduga Teroris di Sejumlah Daerah
  • Pertamina Wajib Libatkan 40 Persen Pekerja dan Kontraktor Lokal Balikpapan
  • Melbourne Pasang Sistem Anti-Terorisme

PLN menggenjot pemerataan pasokan listrik dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur