KY Pantau Sidang Praperadilan Setya Novanto

KY ingin memastikan Cepi Iskandar hakim tunggal praperadilan Setya Novanto menjalankan tugasnya sesuai kode etik.

Kamis, 28 Sep 2017 13:59 WIB

Cepi Iskandar, hakim tunggal praperadilan Setya Novanto. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Komisioner Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap menyatakan lembaganya turut memantau jalannya persidangan praperadilan tersangka kasus korupsi KTP elektronik (E-KTP) Ketua DPR Setya Novanto yang masih berlangsung di PN Jakarta Selatan. Maradaman mengatakan, pemantauan tersebut lantaran praperadilan Novanto menjadi sorotan publik, dan KY ingin memastikan hakim tunggal Cepi Iskandar menjalankan tugasnya sesuai kode etik.

Maradaman berkata, KY juga akan mengirim pegawainya di Biro Pengawas Perilaku Hakim untuk memantau sidang putusan praperadilan Novel, besok.

"Paling tidak kami melakukan pemantauan juga itu. (KY disarankan hadiri sidang juga?) Iya, tetapi belum tentu komisioner yang hadir ya. Mungkin dari Biro Waskim. (Sudah terima pelaporan soal hakim Cepi?) Belum, belum. Hakim praperadilan, rasanya belum. (Akan jadi satu rangkaian dengan perkara hilangnya nama Novanto dalam berkas putusan Pengadilan Tipikor?) Tidak  bisa dong kita menilai putusan, tetapi didalami boleh. Sedang dikaji juga," kata Maradaman kepada KBR, Kamis (28/09/2017).

Maradaman mengatakan, tak ada yang istimewa dari pamantauan KY tersebut. Menurut Maradaman, pemantauan terhadap hakim sidang praperadilan Novanto tersebut untuk memastikan tak ada pelanggaran etik. Selain itu, perkara korupsi E-KTP Novanto juga tengah menjadi sorotan publik, sehingga harus dipastikan tak ada pelanggaran oleh hakim.

Maradaman berkata, KY belum menerima aduan soal hakim Cepi dari kader muda Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Tim Advokasi Pejuang Anti Korupsi (TAPAK). Maradaman berujar, pemantauan etik hakim Cepi tersebut akan berbarengan dengan proses investigasi hilangnya nama Novanto dalam berkas vonis terdakwa korupsi E-KTP Irman dan Sugiharto. Padahal, nama Novanto sempat tercantum dalam berkas dakwaan tersebut, karena berperan sebagai pengatur besaran anggaran proyek pengadaan E-KTP.

Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.