Komisi I DPR Akan Panggil Panglima TNI soal Info Senjata Ilegal

Wakil Ketua Komisi Pertahanan TB Hasanudin mengatakan Panglima TNI harus mempertanggungjawabkan kebenaran informasi yang disebut berasal dari intelijen TNI itu.

Senin, 25 Sep 2017 12:34 WIB

Panglima TNI Gatot Nurmantyo ketika berziarah di makam Jenderal Besar Soedirman di Yogyakarta, Selasa (19/9/2017). (Foto: ANTARA/Hendra Nurdiyansyah)

KBR, Jakarta - Komisi I DPR yang membidangi pertahanan keamanan berencana memanggil Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk minta penjelasan mengenai kabar pembelian senjata ilegal. 

Kabar itu dilontarkan Gatot Nurmantyo pada Jumat, 22 September 2017 lalu dalam pertemuan dengan para perwira dan purnawirawan TNI. 

Wakil Ketua Komisi Pertahanan TB Hasanudin mengatakan Panglima TNI harus mempertanggungjawabkan kebenaran informasi yang disebut berasal dari intelijen TNI itu.

Dia juga menyayangkan buruknya koordinasi antara TNI dan kementerian atau lembaga terkait dalam informasi pembelian senjata api. 

"Seharusnya ketika dapat informasi dari staf, koordinasikan dulu dengan Menteri Pertahanan, dengan Menko Polhukam. Nanti tentu kami juga akan memanggil Kepala BIN dan Kapolri," kata TB Hasanudin kepada KBR, Minggu (24/9/2017).

TB Hasanuddin mengatakan pemanggilan terhadap Panglima TNI, Kepala BIN dan Kapolri itu untuk menggali seperti apa komunikasi yang terjalin antara institusi-institusi tersebut. TB Hasanuddin mengatakan informasi yang terlanjur keluar ke publik justru membuat masyarakat cemas.

"Cukup telepon saja para pejabat itu, kenapa sih? Tanya dan kalau tidak ada yang dipercaya, ya lapor presiden. Tidak kemudian menyampaikan informasi itu di komunitas para purnawirawan," kata purnawirawan TNI berpangkat mayor jenderal itu.

TB Hasanuddin mengatakan tidak pada tempatnya Panglima TNI menyampaikan informasi intelijen di tempat umum. Meski Menurut TB Hasanuddin, polemik pengadaan senjata oleh lembaga di luar militer selesai setelah diklarifikasi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. 

Ia mengatakan, Menkopolhukam sudah mengklarifikasi bahwa senjata tersebut digunakan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk pelatihan. Selain itu jumlahnya tidak mencapai 5 ribu pucuk senjata.

"Kenapa saya anggap selesai? Karena stratifikasi plus hirarki yang ada di Pemerintahan diambil alih oleh Menkopolhukam," ujarnya.

Namun politikus PDIP ini enggan berspekulasi tentang adanya alasan politis terkait pernyataan Panglima TNI tersebut. Hasanuddin mengatakan, pernyataan Gatot yang disampaikan dalam forum terbuka tidak sesuai dengan secara hukum, etika dan prosedural.

"Kalau ini politik dan lain sebagainya, menurut hemat saya semua orang berhak dan boleh saja mencalonkan Presiden tapi mengikuti peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Baca juga:

Sumber informasi dipertanyakan

Pengamat militer dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie mempertanyakan sumber informasi yang dipegang Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait pembelian lima ribu senjata secara ilegal. 

Connie mengatakan informasi intelijen TNI biasanya melalui proses pengecekkan berlapis sebelum akhirnya sampai kepada panglima.

"Prosedur tetap seorang intel TNI menyampaikan berita, clearance-nya mesti sangat mapan. Apalagi ini untuk disampaikan kepada Panglima TNI. Saya kok curiga data yang disampaikan Panglima TNI ini bukan dari internal TNI," kata Connie kepada KBR, Mingg (24/9/2017).

Menurut Connie tidak sulit mengonfirmasi kebenaran informasi yang disampaikan Panglima TNI. Sebab, hanya Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang bisa menggunakan nama presiden ataupun membeli senjata. 

"Kalau betul ada di luar institusi negara, harusnya ditangkap dulu. Buktikan dulu, baru diumumkan. Kalau ini seolah-olah hanya buat polemik," kata istri dari bekas Pangdam Brawijaya Djaja Suparman.

Kejadian ini, kata Connie, menunjukkan ada yang salah dengan komunikasi TNI dan kementerian serta lembaga mitranya. Pemerintah, menurut Connie, perlu mengevaluasi kualitas komunikasi antar lembaganya. Connie menyebut situasi yang sama juga pernah terjadi berkaitan dengan kasus dugaan korupsi helikopter AW-101.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Aparat Keamanan Dicurigai Selundupkan Pendulang Emas ke Kawasan Freeport

  • Belasan Bagang Ikan di Perairan Ambalat Dirusak Gelombang
  • Myanmar-Bangladesh Sepakat Repatriasi Pengungsi dalam Dua Bulan
  • Kasus Perkosaan, Eks Pemain AC Milan Robinho Dihukum Penjara

Guna mengembangkan dan mengapresiasi Organisasi Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan "Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi 2017"