Kasus Saracen, PPATK Sebut Ada Transaksi Ratusan Juta

"Pokoknya ada yang menerima, ada yang mengeluarkan dana."

Rabu, 27 Sep 2017 21:24 WIB

Tersangka kasus sindikat penyebar hoaks, Saracen. (Foto: Mabes Polri)

KBR, Jakarta- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut ada transaksi ratusan juta rupiah, dari  14 rekening kelompok penyebar hoaks  Saracen yang telah diperiksa. Kepala PPATK, Kiagus Badarudin mengatakan, nilai transaksi yang ada di dalam rekening beragam.

Kiagus enggan menyebutkan dari siapa saja transaksi itu berasal. Dia beralasan sepenuhnya kewenangan penyidik.

"Pokoknya ada yang menerima, ada yang mengeluarkan dana. (Nilainya) tidak terlalu besar yah, tidak sampai miliar-miliar, ada ratusan juta. Tapi masuknya juga kecil-kecil yah tidak langsung semua," katanya saat ditanya wartawan, Rabu (27/09/17)

Kiagus enggan menyebutkan, siapa tokoh politik yang disebut-sebut terlibat dalam kelompok ini. Ia hanya menyatakan jika semua laporan telah diberikan ke penyidik, dan tidak mau mengacaukan strategi penyidik   mengungkap kasus ini.

"Nama parpol itu kan nanti tanya penyidik. Saya tidak bisa jelaskan itulah. Ini kan sedang dalan penyelidikan," jelasnya.

Sebelumnya, Polri menyebutkan ada tokoh penting yang terlibat dalam kelompok Saracen. Namun polisi juga belum menyebutkan siapa nama tokoh publik tersebut.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi