DPR Klaim Tak Bisa Melarang Iklan Rokok di Media Penyiaran

Badan Legislasi DPR hanya memberikan sejumlah batasan yang harus dipatuhi sebuah iklan rokok. Batasan itu mengenai program acara, jam tayang, serta model yang digunakan untuk media promosi.

Kamis, 21 Sep 2017 14:04 WIB

Ilustrasi. (Foto: Daniel Horacio Agostini/Flickr/Creative Commons)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Rancangan Undang-Undang Penyiaran dipastikan tetap memberikan ruang bagi pemasangan iklan produk rokok di media penyiaran. 

Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo beralasan DPR tidak bisa menghapus iklan rokok dari media massa karena akan bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konsitusi. Keputusan yang dimaksud adalah gugatan sejumlah organisasi kemasyarakatan terhadap iklan dan promosi rokok.

"Rokok itu seolah membunuh. Tapi mereka tidak sadar bahwa petani tembakau, pabrik rokok yang menghidupi karyawannya punya hak untuk hidup. Itu kan sudah digugat dan gugatan itu ditolak Mahkamah Konstitusi. Kalau iklan rokok dilarang maka bertentangan dengan konstitusi," kata Firman, Kamis (21/9/2017).

Badan Legislasi hanya memberikan sejumlah batasan yang harus dipatuhi sebuah iklan rokok. Batasan itu mengenai program acara, jam tayang, serta model yang digunakan untuk media promosi. 

Namun politisi Golkar itu enggan menjelaskan detail isi aturan yang sudah disepakati dalam draf terbaru RUU Penyiaran.

"Anak 18 tahun ke bawah tidak boleh jadi objek iklan. Bahaya kan. Kenapa LSM enggak mengkritisi itu iklan rokok yang menggambarkan ada seorang bapak merokok sambil menggendong anak?" kata Firman Soebagyo.

Draf RUU Penyiaran yang dirampungkan Komisi I sebelumnya mencantumkan larangan iklan rokok di media penyiaran. Namun ketika RUU tersebut masuk harmonisasi di Badan Legislasi, larangan tersebut dihapus.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Siapkan Dua Opsi soal Polemik PJ Gubernur Polri

  • Bekas Pimpinan KPK: Kasus Novel Tak Tuntas Bisa Jadi Catatan Buruk Jokowi untuk 2019
  • Longsor Terjang Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, 4 Tewas 6 Luka Parah
  • Sanksi Baru Amerika Untuk Korut

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.