Bahas Perubahan Iklim, 35 Gubernur dari Berbagai Negara Kumpul di Balikpapan

Satuan Tugas Gubernur untuk Hutan dan Iklim itu akan membahas mengenai upaya menghentikan penurunan laju hutan (deforestasi) dan perubahan iklim.

Kamis, 21 Sep 2017 19:30 WIB

Ilustrasi. (Foto: dprd-kaltimprov.go.id/Publik Domain)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Balikpapan - Sebanyak 35 gubernur dari berbagai negara bakal berkumpul di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 25-29 September mendatang. 

Para gubernur provinsi dan negara bagian dari berbagai negara itu merupakan anggota dari Governors Climate and Forests Task Force (GCF).

Satuan Tugas Gubernur untuk Hutan dan Iklim itu akan membahas mengenai upaya menghentikan penurunan laju hutan (deforestasi) dan perubahan iklim. 

Pertemuan itu dilakukan karena penelitian menunjukkan bahwa menghentikan deforestasi tropis dan memulihkan lanskap yang rusak merupakan kunci untuk memerangi perubahan iklim dan dapat menggantikan sampai sepertiga dari emisi gas kaca global.

Para gubernur anggota GCF diharapkan menghasilkan pernyataan yang kuat dan terpadu melalui Balikpapan Statement, yang menguraikan peta jalan untuk aksi regional ke nasional dan global untuk menghambat laju deforestasi, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi perubahan iklim.

Project Lead Satuan GCF William Boyd, menyoroti bahwa "Perjanjian Paris" telah mengakui bahwa dunia saat ini bergerak dalam situasi bottom-up ketika membahas perubahan iklim.

Menurut William, sudah diakui luas bahwa pemerintahan tingkat subnasional saat ini dipandang sebagai aktor penting dalam membangun dan mengimplementasikan agenda kebijakan iklim yang telah disepakati di tingkat global.

"Inisiatif iklim lainnya yang penting telah dipromosikan oleh sektor swasta, masyarakat sipil, adat, dan komunitas lokal sudah mulai dibentuk. Tantangannya adalah untuk membangun kerangka kerja yang bisa memotivasi, mendukung, menghubungkan, dan membesarkan upaya-upaya ini," kata William Boyd, di Balikpapan, Kamis (20/9/2017).

Para gubernur anggota GCF itu 'menguasai' sekitar sepertiga hutan dunia. Dalam pertemuan itu, kata William, diharapkan mereka akan memperlihatkan strategi masing-masing untuk mengatasi perubahan iklim di tingkat sub-nasional. 

CGF dibentuk pada 2009 oleh 10 gubernur dari Brazil, Indonesia dan Amerika Serikat. Gubernur Tião Viana dari Acre, Brazil, berencana membahas bagaimana Provinsi Acre mengurangi sampai setengah rata-rata angka deforestasi, dalam sepuluh tahun terakhir. Pada saat yang bersamaan Provinsi Acre menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk rakyatnya.

Anggota GCF lainnya juga akan membahas mengenai keterlibatan mereka di proses global, seperti Memorandum Under 2 yang dipimpin negara bagian California, dimana negara bagian dan provinsi berkomitmen konkrit terhadap target pengurangan emisi gas rumah kaca.

Gubernur GCF juga akan mengggerakan pendekatan kolaboratif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan terkait hutan di seluruh negara bagian dan provinsi. Selain itu GCF menganggap penting kemitraan yang mendorong rantai pasok yang berkeberlanjutan dan bagaimana cara melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal secara langsung dalam strategi pembangunan rendah emisi.

CFG juga membahas perlindungan hak-hak masyarakat adat dan pada saat yang sama meningkatkan kesejahteraan mereka khususnya yang tinggal di wilayah negara bagian dan provinsi anggota GCF.

Ketua GCF tahun ini, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Koordinator Nasional GCF Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) akan membuka Pertemuan tersebut.

"Melalui kepemimpinan gubernur-gubernur dari Latin Amerika, Afrika, dan Indonesia, kita telah memandang dengan optimis pembentukan inisiatif global baru yang berani memerangi perubahan iklim dengan cara melindungi hutan dan hak-hak dan kesejahteraan orang-orang yang bergantung kepadanya," kata Badan Sekretaris Pengurus INOBU Bernardinus Steni.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Siapkan Dua Opsi soal Polemik PJ Gubernur Polri

  • Bekas Pimpinan KPK: Kasus Novel Tak Tuntas Bisa Jadi Catatan Buruk Jokowi untuk 2019
  • Longsor Terjang Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, 4 Tewas 6 Luka Parah
  • Sanksi Baru Amerika Untuk Korut

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.