AJI Siap Dampingi Dandhy Laksono

Ketua AJI Suwarjono menjelaskan, pendampingan ini sekaligus untuk memperjuangkan kebebasan berbicara.

Minggu, 17 Sep 2017 15:31 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil sampaikan dukungan ke Dandy. Foto: Gilang Ramadhan

KBR, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan siap mendampingi aktivis Dandhy Laksono. Dandhy dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Repdem Jawa Timur lantaran dianggap menyamakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Pemimpin Myanmar Aun San Suu Kyi.

Ketua AJI Suwarjono menjelaskan, pendampingan ini sekaligus untuk memperjuangkan kebebasan berbicara. Selain itu, pendampingan juga dilakukan untuk mengkritisi sikap kepolisian yang kerap meneruskan laporan ujaran kebencian alias hate speech.

"Negara--terutama dalam hal ini polisi dengan mudah memproses setiap laporan dari masyarakat (yang menyangkut ujaran kebencian). Seharusnya polisi mindset, mana yang terkait dengan hate-speech, mana yang terkait dengan sikap kritis masyarakat, atau ini memang ujaran yang membahayakan. Kalau kami membuat standar ujaran kebencian atau hate-speech itu adalah, yang utama ajakan yang sifatnya provokasi yang mengarah ke isu SARA. Itu memang harus diproses, misalnya ajakan untuk menyerang agama lain," kata Suwarjono di Kantor AJI, Kwitang, Jakarta Pusat, Minggu (17/09).

Suwarjono berpendapat bahwa tulisan Dandhy bisa diselesaikan lewat mediasi di Dewan Pers. Sebab kata dia, Dandhy telah melakukan riset serta kerja jurnalistik sebelum menghasilkan karya tersebut.

"Bisa diuji Dewan Pers terkait produk (jurnalistik) tersebut. Ini konteksnya, makanya kami menyayangkan jika kasus ini cuma menjadi kasus hate speech," tuturnya.

Sementara itu, aktivis yang juga sekaligus Majelis Pertimbangan AJI Indonesia, Dhandy Laksono menegaskan, apa yang dituliskannya melalui akun facebook merupakan bentuk kebebasan berpendapat. Ia meminta bila ada yang tidak setuju dengan tulisannya seharusnya direspon secara akademis dan ilmiah.

"Jangan lupa bahwa kebebasan menyatakan berpendapat dilindungi oleh Undang-undang 1945, yang lebih tinggi dari Undang-undang," tegasnya.

Dandhy juga mengungkapkan tidak hanya membandingkan Megawati Soekarnoputri dengan Aung San Suu Kyi dalam tulisan. Melainkan antara dua bekas presiden Indonesia, yakni Gus Dur dan Soeharto.

"Jangan terjebak dengan logika pelapor yang hanya mempersempit atau membandingkan Suu Kyi dengan Megawati. Bagi saya, kalaupun ada yang harus tersinggung karena dibandingkan, bukan hanya Mbak Mega. Mungkin Ibu Suu Kyi juga seharusnya tersinggung. Pelapor hanya mem-framing atau membandingkan Suu Kyi dengan Megawati, yang menurut saya itu tidak esensial. Sebab saya juga menyebut Gus Dur dan Soeharto," katanya.

Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.