13 Tahun Pembunuhan Munir, Suci: Pemerintahan Jokowi tak Serius Ungkap Kasus

"Dengan terang benderang mereka lempar tanggung jawab. Mana kerja jaksa agung yang diberi perintah? Bekerja atau tidak? Kalau jaksa agung tidak bekerja berarti kosong perintah Jokowi.

Kamis, 07 Sep 2017 09:36 WIB

Pejuang HAM Munir Said Thalib saat berunjukrasa. (Foto: Omah Munir)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Pemerintahan Joko Widodo dinilai tak peduli penuntasan kasus pembunuhan pegiat hak asasi manusia Munir Said Thalib. Suci istri Munir mencontohkan perintah Presiden Jokowi pada Oktober tahun lalu pada Jaksa Agung untuk menuntaskan kasus Munir.

"Ini sudah hampir satu tahun. Kita tahu dengan terang benderang mereka lempar tanggung jawab. Mana kerja jaksa agung yang diberi perintah? Bekerja atau tidak? Kalau jaksa agung tidak bekerja berarti kosong perintah Jokowi." Tegas Suciwati kepada KBR, Kamis (07/09).

Suci memberi contoh lain ketidak seriusan pemerintahan Jokowi saat  Sekretariat Negara   mengajukan banding atas putusan Komisi Informasi publik agar mengumumkan hasil Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir. Banding diajukan lantaran Sekneg bersikeras tak menguasai dokumen tersebut. Namun saat salinan dokumen itu telah diserahkan oleh bekas Mensesneg Sudi Silalahi, tak juga diumumkan oleh pemerintahan Jokowi.

Suci menegaskan penuntasan kasus Munir menjadi tugas negara. Kata dia, pengungkapan pembunuhan Munir adalah utang sejarah yang harus dilunasi.

Muni Said Thalib tewas dibunuh hari ini pada 13 tahun lalu. Racun arsenik membuat Munir meregang nyawa di atas pesawat Garuda tujuan Belanda pada 7 September 2004. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.