Ilustrasi: Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Institut Republik Kedaulatan Mahasiswa memperingati Hari Tani Nasional di depan monumen perjuangan Sudanco Supriyadi di Kota Kediri, Jawa Timur. (Foto: Antara)



KBR, Jakarta - Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) bakal mengelar demonstrasi di depan Istana Negara pada Selasa (27/9/2016) pekan depan, menuntut keseriusan pemerintah melaksanakan reforma agraria.

Koordinator Umum KNPA Dewi Sartika mengatakan, selama dua tahun memimpin, Presiden Joko Widodo belum memenuhi janjinya untuk mendistribusikan 9 juta hektar lahan untuk petani. Jokowi justru sibuk menggarap kebijakan pro-investasi serta impor pangan yang justru semakin meminggirkan petani.

"Kita melihat bahwa janji Jokowi-JK untuk meredistribusikan tanah seluas 9 juta hektar dalam kerangka kebijakan reforma agraria itu mandeg, jalan di tempat, tidak ada sejengkal tanahpun yang sudah diredistribusikan sesuai janjinya sampai 2 tahun pemerintahan ini," kata Dewi di sekretariat Komite Pembaharuan Agraria (KPA) di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (24/9/2016).

Aksi pada peringatan Hari Tani Nasional tersebut akan diikuti oleh 10 ribu orang yang terdiri atas organisasi tani, buruh, nelayan, masyarakat adat, dan LSM dari berbagai daerah.

Baca juga:


Ribuan Konflik Lahan

Dewi Sartika menambahkan, Presiden Jokowi selama ini mengabaikan konflik-konflik tanah (agraria) yang dihadapi petani kecil.

"Bahkan di sisi lain, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan banyak yang kontradiktif, kebijakan-kebijakan proinvestasi di banyak sektor, perkebunan, tambang, kemudian pesisir kelautan, justru itu memarjinalkan petani kita," ungkapnya.

Komite Pembaharuan Agraria mencatat sepanjang 11 tahun terakhir (2004-2015) masih terdapat 1772 kasus onflik agraria yang belum terselesaikan. Selama berjuang menuntut hak-haknya atas tanah, para petani banyak mendapat represi dari aparat negara dan perusahaan, bahkan hingga tewas.

"KPA mencatat sampai sekarang petani banyak ditangkapi bahkan hingga tewas, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kebijakan reforma agraria Jokowi-JK itu tidak selaras dengan kenyataan di lapangan," ujar dia.

Konflik-konflik agraria banyak terjadi di Riau, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Utara.

"Tertinggi konflik agraria terjadi di sektor perkebunan, bisa dengan perkebunan negara, swasta, kayak sawit, Sinar Mas, dsb, kemudian, sektor kehutanan, dengan HTI, HPH, dengan Perhutani," tuturnya.

Baca juga: Konflik Lahan di Tulangbawang





Editor: Nurika Manan

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!