Susi Ungkap Modus Baru Pencurian Ikan

"Ada beberapa yang iming-imingi uang untuk membuat kapal baru, dengan orang lokal yang dipinjam namanya dikasih saham 5 persen,"

Selasa, 27 Sep 2016 21:04 WIB

Ilustrasi: Nelayan Aceh (Foto: KBR/ Erwin J.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memperingatkan nelayan di Pantura agar tidak menjual kapalnya kepada perusahaan asing.

Kata dia, ada indikasi perusahaan asing membeli kapal-kapal termasuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kapal tersebut. Kapal-kapal itu akan digunakan perusahaan asing untuk mengambil ikan di Indonesia secara sembunyi-sembunyi.

Susi mengatakan perusahaan asing menggunakan berbagai modus untuk membujuk nelayan.

"Dan bahkan ada beberapa yang iming-imingi uang untuk membuat kapal baru, dengan orang lokal yang dipinjam namanya dikasih saham 5 persen," jelasnya dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (27/9/2016) sore.

"Jadi jangan sampai kesempatan kita dalam naiknya jumlah ikan, yang menikmatinya bukan kita lagi," tambahnya lagi.

Susi menyatakan, wilayah Pantura yang dibidik perusahaan asing antara lain Juwana Pati dan Rembang. Perusahaan itu mencari kapal-kapal besar dengan ukuran 30 GT ke atas.

Kata dia, perusahaan asing itu mengincar SIPI terbitan lama. Sebab, SIPI lama tinggal diperpanjang ketika habis masa berlakunya. Saat ini ada 8900 SIPI di Indonesia. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

KPK Keberatan Laporan BPK Dijadikan Barang Bukti Praperadilan

  • Kuasa Hukum Setya Novanto Bantah Ajukan Bukti Hukum Ilegal
  • Pemerintah Kaji Opsi Pemindahan Lokasi Rapat IMF-World Bank
  • Bawa Keranda Mayat, Petani Cilacap Tolak Pengurukan Lahan