Selesaikan Rusuh Perda Gowa, Kemendagri Kirim Dirjen

"Sebelumnya Kemendagri sudah menerima kelompok adat se-Sulawesi dan Gowa. Kami juga sudah menerima keturunan Raja Gowa sendiri. "

Senin, 26 Sep 2016 19:33 WIB

Sekelompok orang penolak perda membakar kantor DPRD Gowa, Sulsel. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api Senin (26/9). (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah sudah pernah berusaha menengahi konflik antara Kesultanan Gowa dengan Pemerintah Kabupaten Gowa. Saat itu mereka membahas soal peraturan daerah terkait Lembaga Adat Daerah.

Namun belum tuntas hasil evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kerusuhan sudah terjadi.

"Sebelumnya Kemendagri sudah menerima kelompok adat se-Sulawesi dan Gowa. Kami juga sudah menerima keturunan Raja Gowa sendiri. Kami sudah menerima laporan dari Saudara Bupati. Yang intinya ada penafsiran yang menurut Bupati itu benar, menurut adat masyarakat Kerajaan Gowa itu tidak benar," kata Tjahjo ditemui di DPR, Senin(26/9).

Siang tadi, massa membakar kantor DPRD Gowa saat berdemonstrasi. Mereka menolak Peraturan Daeran (Perda) soal Lembaga Adat Daerah (LAD). Peraturan itu mengatur fungsi Sombyya (Raja) dijalankan oleh Bupati Gowa Adnan Purichta Yasin Limpo.

Tjahjo sangat menyayangkan kejadian ini. Menurut dia, di daerah lain kejadian yang sama bisa tidak terjadi. Pemerintah daerah dan kaum adat, ujarnya, semestinya bisa berdampingan.

Terkait kejadian ini, Tjahjo mengatakan masih akan menunggu sikap pemerintah provinsi. Pemerintah pusat belum akan memgambil alih evaluasi perda tersebut. Saat ini, dia sudah memerintahkan dirjen terkait untuk turun langsung dan mendalami situasi yang terjadi.

"Hierarkinya karena itu perda kabupaten kota kami harus menunggu dulu. Jadi enggak bisa langsung intervensi."


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.