Massa penolak Perda Adat membakar gedung DPRD Gowa. (Foto: Antara)



KBR,Jakarta- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menginstruksikan aparat kepolisian segera mengusut tuntas kasus pembakaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel). Selain itu dia juga meminta aparat keamanan untuk tetap berjaga-jaga agar kericuhan tidak meluas.

Pasalnya kata Wiranto, ada potensi meluasnya kericuhan ke daerah lain mengingat saat ini menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 101 daerah.

"Makanya saya tentu akan melakukan suatu intertervensi untuk mendorong aparat-aparat terkait, lembaga-lembaga terkait harus masuk ke dalam konflik itu tidak untuk memanaskan, mendamaikan cari solusi, selama yang bermasalah itu manusia. Kalau manusia, pasti ada jalan keluarnya, tatkala apa, menggunakan hatinya, menggunakan naluri manusia yang sebenarnya harus ada penyelsaian secara musyawarah dan mufakat, kemudian tentu saya sudah minta aparat keamanan untuk jaga-jaga jangan sampai itu meluas," ucapnya kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/09).

Kata dia, tuntutan pendukung Raja Gowa yang tergabung dalam Keluarga dan Masyarakat Peduli Kerajaan Gowa agar Perda Lembaga Adat Daerah (LAD) segera dicabut sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Namun karena emosi yang tidak terkontrol mengakibatkan terjadinya pembakaran dan lemparan ke arah gedung DPRD Gowa. Dia juga menduga aksi brutal yang dilakukan demonstran yang mengatasnamakan keluarga dan masyarakat peduli adat itu ditunggangi aktor intelektual.  

"Seperti misalnya di Gowa, ini kan sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan kalau mereka tidak menggunakan emosinya, menggunakan satu pikiran sehat bahwa sesuatu itu pasti bisa diselesaikan kalau musyawarah, kita punya budaya yang sangat bagus musyawarah mufakat, tapi kalau emosi sudah digunakan, menggunakan cara-cara non musyawarah pasti terjadi suatu friksi, dan begitu friksi saat ini, selalu ada yang nunggangin, itu yang enggak boleh," ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya bakal memfasilitasi pembicaraan mengenai perda yang diduga menjadi akar masalah tersebut. Nantinya bakal ada keputusan terkait perda tersebut, apakah akan ada perubahan atau bahkan pencabutan. Dengan begitu kata dia, solusi terbaik akan dihasilkan terkait masalah tersebut.

"Ya Perda yang buat siapa, kan manusia, adalah satu prosesi dari diskursus antara eksekutif dan legislatif, kan bisa dirembuk kembali, mosok perda itu sudah harga mati kan tidak, bisa dirubah bisa dicabut, jadi yang penting ada kemauan, kemauan manusianya itu, harus  ada. Kalau kemauannya itu ada menyelsaikan masalah, masalah seberat apapun pasti selesai," tambahnya.


Editor: Rony Sitanggang

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!