Ratusan Aparat TNI-Polri dan Satpol PP Takuti Warga Bukit Duri

Sejumlah anggota kepolisian dilengkapi tameng dan senjata laras panjang terlihat disiagakan sejak semalam.

Rabu, 28 Sep 2016 10:35 WIB

Warga Bukit Duri pasca penggusuran. Foto: Gilang Ramadhan/KBR

KBR, Jakarta- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengkritik pengerahan sekitar 500an aparat keamanan yang terdiri dari TNI-Polri dan Satpol PP di lokasi penggusuran Bukit Duri, Jakarta Selatan. Pengacara LBH, Citra Raferandum mengatakan, hal tersebut dapat menakuti warga yang menggelar aksi unjuk rasa.


"Terlalu berlebihan untuk mengerahkan aparat kepolisian dan TNI dengan jumlah sebanyak itu. Padahal aksi warga untuk menolak penggusuran dilakukan secara damai, dan tidak ada pagar manusia seperti yang biasa dilakukan. Sedangkan polisi dan tentara dengan jumlaha yang banyak diturunkan di lokasi penggusuran. Itu sudah menyalahi kewenangan mereka," katanya.

Ia menambahkan, sejumlah anggota kepolisian dilengkapi tameng dan senjata laras panjang terlihat disiagakan di sekitar wilayah RW 09, 10, 11 dan 12 Bukit Duri, sejak pukul 21.30 malam tadi.

Selain itu Citra juga mengatakan, setelah penggusuran ini pihaknya akan berkoordinasi dengan warga yang telah mengajukan gugatan ke pengadilan. Mereka ingin menentukan langkah hukum selanjutnya yang akan dilakukan pasca penggusuran ini.

"Salah satu perwakilan warga yang akan kami ajak koordinasi adalah kawan-kawan di komunitas Ciliwung Merdeka, yang sejak awal menolak penggusuran ini," ujarnya. 

Pemerintah Kota Jakarta Selatan  bersikukuh menggusur permukiman Bukit Duri, Jakarta Selatan, meski proses hukum gugatan "class action" warga masih berlangsung.

Gugatan yang dialamatkan ke Pemprov Jakarta, Pemkot Jakarta Selatan dan Badan Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBSCC) sudah berjalan 9 kali sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Warga juga menggugat kewenangan Satpol PP di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Lihat: (Foto-foto) Rumah Digusur, Warga Bukit Duri Hanya Bisa Menatap dari Jauh..


Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Yusril Fokus Gugat Presidential Threshold ke MK

  • Presiden Minta OJK Berkontribusi Pada Kelancaran Pembangunan
  • Kadis Perpustakaan: Minat dan Budaya Baca di Aceh Rendah
  • Maitimo: Persija Cuma Menang Beruntung

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.