Praperadilan, KPK Siap Menghadapi Gugatan Gubernur Sultra

"Berkas dokumen dan bukti yang diperlukan sudah disiapkan sesuai materi gugatan yang diajukan,"

Jumat, 30 Sep 2016 20:44 WIB

Petugas KPK saat menggeledah kantor Gubernur Sultra Nur Alam. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan sejumlah bukti untuk menghadapi sidang praperadilan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Nur Alam adalah tersangka korupsi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Juru Bicara KPK, Yuyuk Andriati mengatakan praperadilan penetapan tersangka Nur Alam akan digelar pekan depan.

"Untuk praperadilan NA itu nanti, Selasa 4 Oktober. Berkas dokumen dan bukti yang diperlukan sudah disiapkan sesuai materi gugatan yang diajukan," kata Yuyuk Andriati di Gedung KPK Jakarta, Jumat (30/09/2016).

Kata Yuyuk, KPK telah sering menghadapi sidang praperadilan dalam beberapa kasus korupsi. KPK juga mempersilakan Nur Alam untuk mengajukan gugatan.

Sebelumnya, Nur Alam melalui kuasa hukumnya Maqdir Ismail menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam penetapan tersangka oleh KPK. Penerbitan IUP pernah digugat oleh PT Prima Nusa Sentosa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kemudian, PTUN memutuskan penerbitan IUP menjadi kewenangan gubernur.

Selain itu, Maqdir menilai KPK juga belum menghitung kerugian negara atas dugaan korupsi tersebut. Maqdir juga menyebut lembaga antirasuah itu menduplikasi penyilidikan Nur Alam yang sebelumnya dilakukan Kejaksaan Agung. Ia juga mempertanyakan KPK yang belum pernah sama sekali Nur Alam dalam proses penyelidikan. Pasalnya, KPK telah beberapa kali memanggil Nur Alam namun ia tak hadir.

KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka korupsi dalam penerbitan IUP di Sulawesi Tenggara sejak tahun 2008 hingga 2014. Bekas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu disangka melanggar aturan dalam pemberian izin tambang kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB). PT AHB merupakan perusahaan tambang nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara. Nur Alam juga diduga menerima imbal balik atas penerbitan izin tersebut.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ikhtiar Membentengi Anak-anak Muda Dari Radikalisme

  • Kepala Korps Brimob soal Penganiayaan Anggota Brimob Terhadap Wartawan LKBN Antara
  • Wakil Ketua KPK Laode M Syarief Soal Sikap KPK Terhadap Pansus Angket KPK Di DPR
  • Mendikbud Muhajir Effendy Soal Penerapan Sekolah Lima Hari Sepekan
  • Jadi Kepala UKP Pembinaan Pancasila, Yudi Latif Jelaskan Perbedaan dengan BP7
  • Siti Nurbaya: Lestarikan Lingkungan Perlu Kejujuran

Stasiun Bogor Kebanjiran Wisatawan Lokal

  • Libur Lebaran, Puncak Macet 6 KM
  • Muncul ke Publik, Duterte Sebut Sepupunya Tewas di Marawi
  • Inter Lepas Penyerang Masa Depan Brasil, Gabigol

Mudik seakan menjadi rutinitas tahunan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kesiapan fasilitas sarana dan prasarana mudik tahun ini? Apakah sudah siap pakai untuk perjalanan pemudik?