Penghematan Anggaran, Menteri Tjahjo Pastikan Pilkada Tak Terhambat

Tjahjo mengatakan, hampir semua keperluan Pilkada serentah sudah dipenuhi.

Senin, 26 Sep 2016 13:13 WIB

Ilustrasi. Kotak suara. Foto: Antara



KBR, Jakarta- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2017 tak terhambat meski ada penghematan anggaran dan penundaan dana transfer daerah.

Tjahjo mengatakan, anggaran Komisi Pemilihan Umum dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2017 sudah mencukupi dan tidak mengganggu Pilkada serentak. Tjahjo berujar, saat ini sebanyak 101 daerah sudah siap menggelar Pilkada serentak. 

"Besok terakhir, jadi besok kami sudah merekam semua, dari 101 itu, unsur pasangan calon. Yang penting meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. (Seberapa banyak yang sudah siap?) Oh semua sudah siap. (Dampak penghematan anggaran dan penundakan transfer daerah ke Pilkada?) Enggak ada, kalau Pilkada clear semua. Memang yang terlambat hanya Singkawang, tetapi Singkawang itu sudah bisa dipenuhi," kata Tjahjo di Hotel Borobudur, Senin (26/09/16).

Tjahjo mengatakan, hampir semua keperluan Pilkada serentah sudah dipenuhi. Kata Tjahjo, poin yang harus diperbaiki adalah soal daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada, karena menyangkut perekaman identitas pemilih. Kata dia, pencatatan data pemilih dalam kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) masih banyak kekurangan.

“Saat ini ada sekitar 20 juta penduduk yang belum mencatatkan data dirinya di e-KTP,” ujar Tjahjo. Dia menargetkan, pencatatan penduduk dalam e-KTP itu akan rampung tahun depan, sebelum Pilkada dihelat, agar tak ada lagi masalah DPT ganda.

Mengenai Pilkada serentak tahun depan, Tjahjo berujar, pelaksanaan Pilkada untuk gubernur, bupati dan wali kota memang dibebankan pada APBD. Namun, kata dia, pemerintah pusat tetap harus memperhatikan anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum KPU Pusat dan Badan Pengawas Pemilu yang merupakan supervisi Pilkada serentak 2017.

Dalam RAPBN 2017, anggaran untuk KPU senilai Rp 1,85 triliun, atau menurun dibandingkan APBNP 2016 sebesar Rp 1,91 triliun. Adapun untuk Bawaslu, dalam RAPBN 2017 nilainya Rp 485 miliar, justru naik dibanding APBNP 2016 sebesar Rp 463 miliar. 

Editor: Malika

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

Jokowi Segera Jadikan UKP PIP Setingkat Menteri

  • 2018, Pemerintah Fokus Tuntaskan Masalah Konektivitas di Papua
  • RSPI Sulianti Saroso Buka Rujukan ke RS Fatmawati dan RS Persahabatan
  • 7 Hari, Polisi Tangani 50 Kasus Penimbunan Pangan Jelang Natal

Dan tentu saja di akhir tahun dan menjelang akhir tahun, selalu ada yang baru dan berbeda yang akan dipersembahkan Alfamart pada para pelanggannya.