Pemerintah Bentuk Tim Kajian Kebijakan Hukum

"Rekomendasi kepada presiden untuk mungkin dibuatkan semacan Perpres yang membuat terjadinya percepatan perbaikan hukum,"

Rabu, 28 Sep 2016 22:13 WIB

Kapolri Tito Karnavian. (Foto: Antara)



KBR, Jakarta- Pemerintah akan membentuk tim kajian paket kebijakan hukum di bawah kepemimpinan Menkopolhukam. Tim itu akan melibatkan Polri, Kejaksaan, Pengadilan, KPK, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Kapolri Tito Karnavian menjelaskan tim itu akan selesai dibentuk Oktober mendatang. Tim itu bertugas mendata masalah dan solusi hukum di Indonesia, dan menyerahkan kajian kepada presiden.

"Rekomendasi kepada presiden untuk mungkin dibuatkan semacan Perpres yang membuat terjadinya percepatan perbaikan hukum," ujar Tito usai rapat di Kemenkopolhukam, Rabu (28/09).

Tito menambahkan, solusi itu akan berupa jangka panjang dan pendek. Solusi jangka pendek akan difokuskan pada bidang pemberantasan korupsi dan narkoba. Kata dia, kedua bidang itu berdampak besar.

"Dengan yang minimal ini langkah perubahan hukum bisa terlihat oleh masyarakat," jelasnya.

Kata Tito, tim ini akan mengevaluasi hukum dari empat aspek. Yakni aturan hukum, kualitas dan kuantitas aparat, sarana dan prasarana, juga budaya hukum masyarakat.

Dalam rapat yang digelar di Kemenkopolhukam, Tito hadir bersama Jaksa Agung Prasetyo, Menkumham Yasonna Laoly, dan Ketua PPATK Muhammad Yusuf.

Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

OTT di PN Jaksel, KPK Tetapkan Dua Orang Tersangka

  • DPR Akan Panggil Panglima TNI Terkait Pembelian Helikopter AW 101
  • Polres Jombang Temukan Modus Penjualan Narkoba Secara Kredit
  • Presiden AS Pilih Pertahankan Pasukan dari Afghanistan

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta