Menkeu Akui Pelayanan Amnesti Pajak Tidak Sempurna

Minat masyarakat ikut program amnesti pajak sangat besar pada pekan-pekan terakhir bulan ini, karena menjelang berakhirnya tahap pertama amnesti pajak dengan tarif tebusan terendah, dua persen.

Jumat, 30 Sep 2016 09:21 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui pelayanan program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak sempurna.

Sri Mulyani mengatakan saat mengunjungi beberapa kantor pelayanan pajak (KPP), ia menerima banyak keluhan dari peserta amnesti pajak.

Meski begitu, Sri Mulyani mengklaim saat ini Direktorat Jenderal Pajak sudah berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk para peserta amnesti pajak.

"Kami setuju dengan semua yang mengingatkan bahwa ini bukanlah satu-satunya tugas yang harus kami lakukan. Kunjungan ke beberapa tempat layanan, meskipun banyak rakyat yang sampai harus menunggu atau mendaftarkan seminggu sebelumnya, lalu datang lagi, kemudian urutannya hangus atau harus datang antre dari jam 3 pagi. Direktorat Jenderal Pajak sudah berupaya sangat keras. Seluruh staf, hampir 90 persen dialokasikan untuk ikut melayanani tax amnesty," kata Sri Mulyani, Kamis (29/9/2016).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, minat masyarakat mengikuti program amnesti pajak sangat besar pada pekan-pekan terakhir bulan ini, karena menjelang berakhirnya tahap pertama amnesti pajak dengan tarif tebusan terendah yaitu dua persen.

Sri Mulyani mengatakan Ditjen Pajak sudah berupaya melayani animo masyarakat yang tinggi dengan menambah layanan amnesti pajak untuk semua wajib pajak di seluruh Indonesia.

Di Jakarta, pelayanan amnesti pajak selain di kantor pusat Ditjen Pajak, juga ditambah dengan lokasi lain seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Madya di Jalan Ridwan Rais, KPP Wajib Pajak Besar di Jalan Sudirman, dan KPP Penanaman Modal Asing di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Pajak juga menambah kapasitas teknologi dan sumber daya manusia untuk mempercepat pelayanan.

Sri Mulyani mengatakan beberapa hari belakangan ini, dana yang direpatriasi atau dipulangkan ke Indonesia dari luar negeri, serta penerimaan negara melalui tebusan meningkat tajam.

Hingga Kamis sore kemarin harta yang dideklarasikan senilai Rp 3.032 triliun. Sebanyak Rp124 triliun diantaranya sudah direpatriasi atau diboyong pulang ke dalam negeri.

Baca: Sri Mulyani Klaim Tebusan Tax Amnesty Indonesia Terbesar di Dunia

Adapun penerimaan negara dari pembayaran tarif tebusan berdasarkan surat setoran pajak, mencapai Rp91,9 triliun. Nilai tebusan itu lebih besar dari perkiraan Direktorat Jenderal Pajak yang sebelumnya menyebut angka Rp45 triliun di tahap pertama pemberlakuan amnesti pajak.

Editor: Agus Luqman
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

OTT di PN Jaksel, KPK Tetapkan Dua Orang Tersangka

  • DPR Akan Panggil Panglima TNI Terkait Pembelian Helikopter AW 101
  • Polres Jombang Temukan Modus Penjualan Narkoba Secara Kredit
  • Presiden AS Pilih Pertahankan Pasukan dari Afghanistan

Indonesia baru merayakan dirgahayu yang ke-72. Ada banyak harapan membuncah untuk generasi penerus yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.