Terpidana suap Kementerian PUPR, eks anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti. (Foto: Antara)



KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima putusan hakim terkait vonis 4,5 tahun penjara bekas Anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan Damayanti telah berjasa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator (JC).

"JC kan dia, JC-nya diterima dan memang cukup berikan fakta untuk membuka pelaku yang lain jadi ya itu tidak apa-apa. (Jadi menerima?) Ya," kata Agus Rahardjo di Gedung Puri Imperium, Rabu (28/09/2016).

Kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara terhadap kader PDI-P itu. Ketua Majelis Hakim, Sumpeno mengatakan Damayanti terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis juga menerima status JC Damayanti.

Terdapat sejumlah hal yang meringankan hukuman kader partai PDI-P itu, antara lain ia sudah berjasa meneruskan aspirasi di wilayah pemilihannya yakni Tegal dan Brebes, Jawa Tengah, ia belum pernah dihukum dan menyerahkan uang suap ke KPK. Sedangkan yang memberatkan antara lain, Damayanti tidak mendukung upaya pemerintah dalam program pemberantasan korupsi serta merusak check anda balances antara eksekutif dan legislatif.

Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Tim Kuasa Hukum Damayanti masih mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.

"Kami ingin menggunakan kesempatan tujuh hari untuk berpikir," ujar Ketua Tim Kuasa Hukum Damayanti, Magda Widjajana.

Damayanti terbukti menerima suap sebanyak tiga kali dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir. Dengan rincian, 328.000 dollar Singapura, Rp 1 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat, dan 404.000 dolar Singapura. Suap itu sebagai commitment fee untuk mengajukan aspirasi proyek pelebaran jalan Tehoru-Laimu di Maluku dan menunjuk PT WTU sebagai pelaksana proyek.

Damayanti juga menggerakkan anggota Komisi V dari Partai Golkar, Budi Supriyanto untuk mengusulkan kegiatan pekerjaan rekonstruksi jalan Werinama-Laimu di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara. 


Editor: Rony Sitanggang

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!