KKP Tangkap 8 Kapal Ikan Ilegal dengan Puluhan Awak WNA

"Tapi satu kapal tidak dapat dibawa karena tenggelam terkena badai dan mengalami kerusakan parah di bagian haluan,"

Selasa, 27 Sep 2016 19:14 WIB

Ilustrasi: KKP tenggelamkan kapal pencuri ikan (Sumber: KKP)



KBR, Jakarta- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap 8 kapal ikan yang diduga mengambil ikan secara ilegal di Perairan Laut Sulawesi. Menteri KKP Susi Pudjiastuti menjelaskan kapal-kapal ini ditangkap 2 kapal pengawas perikanan pada Kamis dan Jumat pekan lalu.

Kapal-kapal itu telah dibawa ke Bitung, Sulawesi Utara, untuk disidik.

"Tujuh kapal yang kita tangkap itu kita bawa ke PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), tapi satu kapal tidak dapat dibawa karena tenggelam terkena badai dan mengalami kerusakan parah di bagian haluan," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (27/9/2016) sore.

"ABK berhasil diselamatkan dan dibawa ke Pangkalan PSDKP Bitung," tambahnya.

Susi menambahkan, 8 kapal itu punya pelanggaran berbeda. Sebanyak 6 kapal diduga tidak memiliki dokumen, 1 kapal menggunakan ABK asing, dan 1 kapal membawa ikan ke luar negeri.

KKP juga menangkap total 64 orang ABK, yang terdiri atas 63 orang diduga warga Filipina dan 1 WNI. Di antara awak kapal yang diduga warga Filipina ini ada juga yang memiliki KTP Indonesia.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Korupsi Alat Kesehatan, Ratu Atut Divonis 5,5 tahun penjara

  • Korupsi E-KTP, Jaksa Apresiasi Hakim Akui Peran Setnov
  • Pansel Klarifikasi Temuan Masyarakat Kepada Calon Komisioner Komnas HAM
  • Polisi: Tidak Ada Gejolak Sosial Pasca Pembubaran HTI di Solo

Mari dukung penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, dengan BPJS, dengan gotong royong semua tertolong.