Greenpeace Desak IOI Berhenti Merusak Hutan Indonesia

Greenpace juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk konsisten dalam hal penegakan hukum, terutama terhadap perusahaan yang dalam masih melakukan pelanggaran

Selasa, 27 Sep 2016 12:46 WIB

Foto: Greenpeace

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta-  LSM Pecinta Lingkungan Greenpeace mendesak Perusahaan Sawit raksasa asal Malaysia, IOI, untuk melakukan jeda (moratorium) ekspansi perkebunan. Menurut Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Yuyun Indardi dalam masa jeda itu perusahaan perlu segera memetakan lacak pasokan dan semua lanskap gambut yang terdampak oleh operasi mereka dan para pemasoknya.

Yuyun menjelaskan, berdasarkan penelusuran Greenpace, perusahaan diketahui mendapat pasokan minyak sawit dari perusahaan perkebunan yang  memiliki catatan buruk terhadap lingkungan dan hak asasi manusia.

"Mereka harus melakukan moratorium dan juga melakukan lanskap misalnya disuatu bentang lahan dan mengajak siapa saja yang melakukan terlibat untuk melakukan hal yang sama. Tujuannya agar transparan dan kita semua bisa lihat apakah yang dilakukannya benar atau tidak demi perbaikan alam," ucapnya kepada wartawan di wilayah Wahid Hasyim, Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Greenpeace menyebut perusahaan mitra IOI seperti Austindo Nusantara Jaya, Korindo dan Indofood melakukan penggundulan hutan primer di Papua dan Kalimantan.  Selain itu, perusahaan dan mitranya juga terbukti melakukan eksploitasi para pekerja termasuk mempekerjakan anak di bawah umur. Praktek ini kata Yuyun ditemukan pada Eagle High dan Indofood.

"Perusahaan ini dan pihak ketiganya terbukti melakukan pengembangan kebun di lahan gambut. Kebakaran hutan luas yang tak terkendali termasuk penggunaan api secara sengaja dalam penggundulan hutan. Yang terakhir, pelanggaran HAM termasuk membangun kebun tanpa FPIC dengan masyarakat adat atau lokal dan penggunaan secara luas aparat militer dan polisi bersenjata dilapangan," tambahnya.

Disisi lain kata dia, Greenpace juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk konsisten dalam hal penegakan hukum, terutama terhadap perusahaan yang dalam masih melakukan pelanggaran.

Apalagi, kata Yuyun, IOI sebelumnya pernah  dikenai sanksi pencabutan keanggotaan dari Rountable Sustainable Palm Oil RSPO. 

“IOI dan pihak ketiganya bukannya memperbaiki, daftar skandal IOI makin bertambah panjang dan diabaikan.”  Pelanggaran HAM dan pembakaran secara sengaja masih terus berlangsung hingga saat ini. Akibatnya kata Yuyun, kegiatan itu menghasilkan bencana asap dan konsekuensi berbahaya bagi Indonesia dan negara-negara tetangga.

"IOI gagal melakukan tindakan atas hasil pemeriksaan yang paling dasar terhadap para pemasoknya, sementara tetap menjanjikan bahwa minyak sawitnya bersih. Merek-merek terkenal yang terus membeli dari IOI akan terkena risiko besar," tutupnya. 

Editor: Malika

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas

  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres
  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil

Kepala KSP Moeldoko Tepis Anggapan Miring

  • Izin Impor Beras Dialihkan, PT PPI Tak Keberatan
  • BNPB Siapkan Anggaran Rp 166 Miliar untuk Perbaiki Rumah Korban Banjir Bima
  • PS TNI Gagal Menang Melawan 10 Pemain Persebaya

Memberdayakan masyarakat bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya seperti apa yang dilakukan anak-anak muda asal Yogyakarta ini melalu platform digital yang mereka namai IWAK.