Dugaan Mata-Mata Abu Sayyaf, Polri Akan Koordinasi dengan TNI

Sebelumnya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyebut curiga ada mata-mata Abu Sayyaf di Indonesia.

Jumat, 23 Sep 2016 10:30 WIB

Kapolri Tito Karnavian. Foto: Antara



KBR, Jakarta- Kepolisian Republik Indonesia belum mendalami kemungkinan adanya mata-mata dari kelompok Abu Sayyaf di Indonesia.

Kapolri Tito Karnavian mengatakan belum berkoordinasi dengan TNI.  Tito mengatakan,  seorang mata-mata Abu Sayyaf pernah tertangkap sekitar lima tahun lalu.

"Nanti saya akan koordinasi dengan Bapak Panglima TNI. Kalau ada jelas nggak boleh. Sebetulnya pernah ada sebelumnya. Dulu pernah kita tangani. Saya lupa tahunnya 2011 atau 2012. Itu ada orang yang ditangkap di Manado. Dia menggunakan paspor palsu, paspor Indonesia dan dia terdeteksi beehubungan dengan kelompok Abu Sayyaf dan dia yang memberikan uang ke kelompok Abu Sayyaf,"kata Tito di Mabes Polri, Jumat(23/9).

Sebelumnya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyebut curiga ada mata-mata Abu Sayyaf di Indonesia. Sebab, Gatot menilai kelompok tersebut dengan mudah bisa melakukan penyanderaan. TNI saat ini tengah menyelidiki hal tersebut.

Kemarin, Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi adanya seorang sandera yang dibebaskan. Sandera tersebut atas nama Herman Manggak. Herman saat ini ditangani oleh KJRI Davao.

Selama 2016, terhitung sudah tiga kali kelompok Abu Sayyaf melakukan penyanderaan terhadap WNI.

Editor: Malika

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.