Dugaan Korupsi E-KTP, Nazaruddin Diperiksa Terkait Aliran Uang ke Bupati

"Hari ini diperiksa terkait aliran uang ke bupati-bupati. Ditanya soal mark up, soal proyek e-KTP, uang mengalir ke Irman, uang mengalir ke Kemendagri,"

Kamis, 29 Sep 2016 21:25 WIB

Terpidana korupsi yang juga mantan anggota DPR M Nazaruddin menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan dugaan korupsi E-KTP di gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/9). (Foto: Antara)



KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Bendahara Umum Partai Demokrat M.  Nazaruddin. Dia   diperiksa terkait aliran uang ke bekas Dirjen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Irman dan juga aliran uang ke Kemendagri.

Menurut Nazaruddin, aliran-aliran uang ke beberapa pejabat di Kemendagri  diberikan terkait proyek E-KTP.

"Saya diperiksa untuk dua tersangka pertama. Hari ini diperiksa terkait aliran uang ke bupati-bupati. Ditanya soal mark up, soal proyek e-KTP, uang mengalir ke Irman, uang mengalir ke Kemendagri," jelas Nazaruddin yang juga terpidana kasus pembangunan wisma atlet di Gedung KPK, Kamis (29/9/2016)

Sebelumnya, proyek e-KTP diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 2 triliun. KPK mengembangkan perkara ini berdasarkan laporan dari Nazaruddin. Nazaruddin menyebut korupsi e-KTP langsung dikendalikan bekas Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum dan bekas  Bendahara Umum Golkar Setya Novanto. Nazaruddin mengklaim tahu kongkalikong proyek ini karena dia merupakan pelaksana proyek bersama Andi Saptinus atau Andi Agustinus.

Dalam kasus ini KPK menetapkan  Sugiharto, Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sebagai tersangka. Sugiharto menjadi   pejabat pembuat komitmen dalam proyek  e-KTP tahun anggaran 2011-2012 senilai Rp 6 triliun.  Belum ada kejelasan dari KPK apakah pemeriksaan Nazaruddin ini terkait penetapan eks Dirjen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Irman sebagai tersangka.


Editor: Rony Sitanggang


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing