Ditanya Penyelesaian Kasus 65, Wiranto Pilih Menghindar

Wiranto juga tidak bersedia mengklarifikasi alasan penolakan audiensi dengan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966

Kamis, 22 Sep 2016 13:12 WIB

Simposium Tragedi 65

KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, enggan menjawab pertanyaan awak media mengenai penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1965. Saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (22/09/16), Wiranto hanya melambaikan tangan mengisyaratkan tidak bersedia menjawab dan bergegas memasuki mobil dinasnya.

Wiranto tidak bersedia mengklarifikasi alasan penolakan audiensi dengan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65). Selain itu, ia juga enggan menjawab pertanyaan mengenai kapan hasil rekomendasi Simposium 1965 dibuka kepada publik.

Simposium Tragedi 1965  yang didukung Menkopolhukam saat itu Luhut Panjaitan berlangsung selama dua hari pada April lalu. Simposium dihadiri perwakilan pemerintah, para korban kekerasan 1965, Pelaku Kekerasan 65, bekas tahanan politik, serta aktivis HAM.

Sebelumnya, YPKP 65 telah menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam, Wiranto. Namun, surat itu ditolak oleh Kemenkopolhukam, melalui surat tertanggal 13 September 2016. Kemenkopolhukam beralasan permasalahan tersebut masih menunggu keputusan pemerintah.

YPKP 65 berencana menggugat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemananan (Kemenko Polhukam) ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Meski demikian, YPKP 65 masih menunggu sikap pemerintah atas permintaan audiensi terlebih dahulu sebelum melayangkan gugatan.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

RKUHP, Koalisi Kebebasan Pers Sangsi Audiensi dengan DPR Bawa Perubahan

  • BMKG : Kemarau di Aceh Berlanjut Hingga Maret
  • Israel Beli Minyak Ke ISIS
  • TC Tahap Dua TImnas, Milla Tak Panggil Evan Dan Ilham

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.