Ditanya Penyelesaian Kasus 65, Wiranto Pilih Menghindar

Wiranto juga tidak bersedia mengklarifikasi alasan penolakan audiensi dengan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966

Kamis, 22 Sep 2016 13:12 WIB

Simposium Tragedi 65

KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, enggan menjawab pertanyaan awak media mengenai penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1965. Saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (22/09/16), Wiranto hanya melambaikan tangan mengisyaratkan tidak bersedia menjawab dan bergegas memasuki mobil dinasnya.

Wiranto tidak bersedia mengklarifikasi alasan penolakan audiensi dengan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65). Selain itu, ia juga enggan menjawab pertanyaan mengenai kapan hasil rekomendasi Simposium 1965 dibuka kepada publik.

Simposium Tragedi 1965  yang didukung Menkopolhukam saat itu Luhut Panjaitan berlangsung selama dua hari pada April lalu. Simposium dihadiri perwakilan pemerintah, para korban kekerasan 1965, Pelaku Kekerasan 65, bekas tahanan politik, serta aktivis HAM.

Sebelumnya, YPKP 65 telah menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam, Wiranto. Namun, surat itu ditolak oleh Kemenkopolhukam, melalui surat tertanggal 13 September 2016. Kemenkopolhukam beralasan permasalahan tersebut masih menunggu keputusan pemerintah.

YPKP 65 berencana menggugat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemananan (Kemenko Polhukam) ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Meski demikian, YPKP 65 masih menunggu sikap pemerintah atas permintaan audiensi terlebih dahulu sebelum melayangkan gugatan.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.