Terumbu Karang Labuan Bajo Rusak, Pemprov NTT Tegur Pemkab

"Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di sana, yang dekat dengan lokasi harus proaktif memperhatikan kelaikan kapal dan juga izin yang dikeluarkan syahbandar."

Selasa, 15 Agus 2017 08:57 WIB

Labuan Bajo (foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memerintahkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berhati-hati mengeluarkan izin terkait operasional kapal wisata. Hal tersebut menyusul adanya laporan kerusakan terumbu karang di daerah pariwisata Labuan Bajo, akibat hilir mudik kapal parawisata.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT, Marius Ardu Jelamu mengatakan, pemerintah setempat seharusnya memperketat aturan bagi operasional kapal-kapal parawisata agar tidak merusak terumbu karang di lokasi wisata tersebut.

"Saya harapkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di sana, yang dekat dengan lokasi harus proaktif memperhatikan kelaikan kapal dan juga izin yang dikeluarkan syahbandar. Saya juga berharap agar syahbandar cermat dan teliti memberikan izin. Jangan sampai kapal-kapal wisata itu mengoperasikan kapalnya tanpa kelaikan kapal yang sebenarnya," ujarnya kepada KBR, Senin (14/08).

Ia menambahkan, laporan mengenai rusaknya terumbu karang itu sebelumnya juga telah disampaikan oleh seorang pemerhati lingkungan di sana. Menurut data yang diperolehnya, tranportasi laut yang padat di kawasan tersebut, disinyalir telah merusak habitat terumbu karang di kawasan wisata itu. Hal tersebut lantaran banyaknya kapal wisata yang diduga sembarangan melempar jangkar hingga mengenai terumbu karang.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.