RI Desak Jaksa Agung Australia Percepat Penyelesaian Pencemaran Montara

"Selama ini agak lelet, beberapa tahun, sudah delapan tahun. Lelet karena tidak firm. Australia sudah dibayar, kok kita belum dibayar," kata Luhut.

Selasa, 01 Agus 2017 18:46 WIB

Menko Maritim Luhut Panjaitan di Jakarta, Rabu (26/7/2017). (Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan)

KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan berencana menghubungi Jaksa Agung Australia George Brandis terkait kasus pencemaran minyak di Ladang Minyak Montara ke perairan Laut Timor, Nusa Tenggara Timur.

Luhut mengatakan akan mendesak Australia untuk mempercepat penyelesaian kasus pencemaran minyak di Laut Timor, Nusa Tenggara Timur akibat ledakan di ladang migas yang dikelola oleh PTTEP Australasia.

Tragedi pencemaran laut itu terjadi pada 21 Agustus 2009 lalu.

Terlebih, kata Luhut, sudah ada gugatan class action dari sekitar 13 ribu petani rumput laut NTT di pengadilan federal Australia. PTTEP Australasia dituntut membayar kompensasi Rp2 triliun.

"Ini sidang jalannya di Australia. Kita yang selama ini agak lelet, beberapa tahun, sudah delapan tahun. Lelet karena tidak firm. Australia sudah dibayar, kok kita belum dibayar," kata Luhut di kantornya, Selasa (1/8/2017).

Luhut menegaskan, pemerintah akan bersikap tegas soal kasus ini lantaran korbannya merupakan warga Indonesia.

"Kami akan mengambil langkah tegas karena korban Montara ini adalah warga Indonesia. Saya telah mengirim tim ke lokasi pekan lalu untuk melihat kerusakan yang diakibatkan kecelakaan itu," kata Luhut.

Pemerintah juga melayangkan gugatan perdata kepada PTTEP ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 3 Mei 2017. Perusahaan yang berkedudukan di Thailand itu dituntut ganti rugi Rp27,5 triliun untuk kerusakan alam dan biaya pemulihan.

Ladang minyak Montara terletak 690 kilometer arah barat dari Darwin Australia. Yayasan Peduli Timor Barat menyebut delapan orang meninggal dan 30-an orang terdampak pascamengkonsumsi ikan yang tercemar minyak. Pemerintah Provinsi NTT memperkirakan kerugian akibat pencemaran di Laut Timor mencapai lebih dari Rp2,5 triliun.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR