Pemprov Jakarta Larang Motor Melintasi Jalan Utama, Ini Kata Menteri Perhubungan

"Lakukanlah dengan bijaksana. Motor masih andalan saudara kita"

Kamis, 24 Agus 2017 13:22 WIB

Sejumlah pengendara sepeda motor melintas di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (22/8). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta hati-hati membuat kebijakan baru terkait penggunaan sepeda motor di Jakarta. Pasalnya sepeda motor masih menjadi transportasi utama bagi sebagian besar masyarakat.

Dia mengatakan jika pemprov tetap ingin memberlakukan larangan sepeda motor melintas di jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pemprov harus konsekuen menambah armada moda transportasi.

"Lakukanlah dengan bijaksana. Motor masih andalan saudara kita, Kalau motor mau dikurangi, bus harus diperbanyak. Sehingga ada substitusi, ujarnya di kantor Kementerian Perhubungan, Kamis(24/8).

Menurutnya, sepeda motor memang menjadi salah satu penyebab kemacetan. Namun pengelolaan lalu-lintas tetap harus dilakukan hati-hati dan bertanggungjawab.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berencana melarang sepeda motor melintasi jalan Rasuna Said. Aturan ini merupakan perpanjangan dari larangan yang sebelumnya telah diberlakukan di jalan MH Thamrin dan telah diperpanjang hingga ke Sudirman.

Namun kemudian hal itu dianulir oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah. Menurutnya, sepeda motor tidak akan dilarang di kawasan Rasuna Said. Namun Dishub tengah mengkaji pemberlakuan aturan ganjil-genap di kawasan itu.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.