Pemerintah Siap Luncurkan Paket Kebijakan ke-16

"Kita akan me-launching satu program besar untuk mempercepat pelaksanaan investasi, semua persoalan perizinan di pusat, di daerah."

Rabu, 09 Agus 2017 08:14 WIB

Ilustrasi: Kawasan Industri di Jabar

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Pemerintah bakal meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16 pekan depan. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, paket ini ditujukan untuk menggenjot investasi sehingga mampu mendongkrak laju perekonomian yang stagnan. Paket ini akan melibatkan kementerian/lembaga di pusat maupun pemerintah daerah.

"Solusi untuk semester II, pertama investasi, itu yang utama. Kita akan me-launching satu program besar untuk mempercepat pelaksanaan investasi, semua persoalan perizinan di pusat, di daerah. Itu akan kita coba selesaikan dengan satu model yang mungkin seminggu lagi lah kita akan umumkan," kata Darmin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II tertahan di angka 5,01 persen. Sementara konsumsi rumah tangga hanya naik tipis dari 4,94 persen menjadi 4,95 persen.

Darmin menambahkan, selain menggenjot investasi, pemerintah akan berupaya memperbaiki konsumsi pemerintah. Ini lantaran di kuartal II konsumsi pemerintah justru menurun 1,93 persen dibanding tahun lalu.

"(Mendorong) APBN, supaya konsumsi pemerintahnya membaik," tuturnya.

Terkait investasi, Presiden Joko Widodo pada Selasa (08/08) memanggil sejumlah menteri, di antaranya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Panjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Menurut Luhut, Presiden memerintahkan percepatan semua proyek yang belum rampung. Selain itu, Presiden juga meminta hambatan-hambatan proyek agar dihilangkan sehingga prosesnya menjadi mudah.

"Semua yang bisa dipercepat, itu dipercepat. Jangan terlalu banyak negoisasi-negosiasi tidak jelas gitu," ujar Luhut. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.