OTT di Kemenhub, Menteri Budi Minta Maaf

"Kementerian Perhubungan tetap commit pada upaya pemerintah dalam membersihkan korupsi. Ini menjadi satu momentum bagi kami untuk melakukan pembersihan,"

Kamis, 24 Agus 2017 13:08 WIB

Ilustrasi: Pungli di Kemenhub. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membenarkan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap salah satu pejabat kementeriannya, Rabu (24/8) malam. Dia mengakui ada penggeledahan yang dilakukan di ruangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Atas kejadian itu, Menhub meminta maaf karena masih gagal memberantas korupsi di lingkungan kementeriannya.

"Saya mengucapkan maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat. Kementerian Perhubungan tetap commit pada upaya pemerintah dalam membersihkan korupsi. Ini menjadi satu momentum bagi kami untuk melakukan pembersihan," ujar Budi Karya di kantornya, Kamis (24/8).

Sampai saat ini, ia belum menerima informasi terkait kasus yang menjerat salah satu pejabatnya. Namun Budi mengatakan Biro Hukum Kementerian Perhubungan akan memberikan pendampingan  bagi pejabat tersebut.

Menurutnya, Kemenhub akan terus mengevaluasi celah-celah korupsi yang masih ada serta konsisten untuk memberantasnya. Kemenhub juga akan segera menunjuk seorang pelaksana tugas untuk menggantikan fungsi pejabat yang bersangkutan. Dalam waktu dekat, ujar Budi, mereka akan melakukan penilaian.

Sebelumnya dikabarkan bahwa KPK menangkap salah seorang direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak KPK terkait identitas pejabat tersebut maupun kasus yang menjeratnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.