MA Klaim Punya Alasan Kuat Tolak Kasasi Kontras untuk Dokumen TPF Munir

"Kalau kasasi ditolak, berarti alasan permohonan kasasi tidak bisa diterima. Atau berkas dikabulkan oleh hakim majelis yang bersangkutan, kemudian ditolak," kata Juru bicara MA Suhadi.

Rabu, 16 Agus 2017 15:59 WIB

Gedung Mahkamah Agung. (Foto: digilib.pa-purworejo.go.id/Publik Domain)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Mahkamah Agung mengklaim memiliki alasan kuat menolak kasasi sengketa informasi terkait dokumen hasil Tim Pencari Fakta (PTF) kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalib.

Kasasi itu diajukan LSM Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menganggap dokumen TPF Munir bukan informasi publik.

Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi mengatakan MA menolak kasasi dari Kontras karena alasan yang diajukan Kontras tidak bisa diterima majelis hakim.

Mengenai salinan putusan, kata Suhadi, kepaniteraan MA memang tak bisa langsung menyerahkan ke Kontras meski putusan kasasi MA telah dikeluarkan pada 13 Juni 2017 lalu. Suhadi beralasan penyerahan putusan kasasi paling lambat 250 hari sejak masuknya perkara.

"Ini kan perkara TUN tahun 2017. Kami putuskan paling lama 250 hari sejak masuknya perkara. Berarti ini belum 250 hari. Juga tergantung di majelis, apa tunggakan perkaranya banyak atau tidak. Tetapi kalau kasasi ditolak, berarti alasan permohonan kasasi tidak bisa diterima. Atau berkas dikabulkan oleh hakim majelis yang bersangkutan, kemudian ditolak," kata Suhadi kepada KBR, Rabu (16/8/2017).

Suhadi mengatakan, kepaniteraan Mahkamah Agung akan segera menyampaikan salinan putusan tersebut kepada LSM Kontras. Keputusan Majelis Hakim MA tersebut juga telah berkekuatan hukum tetap.

Perkara sengketa informasi TPF kasus Munir didaftarkan Kontras ke MA pada 27 Februari 2017. Langkah itu ditempuh karena Majelis Hakim PTUN Jakarta menyatakan dokumen TPF Munir bukan informasi publik. PTUN juga menolak permohonan informasi dari Kontras terhadap Kementerian Sekretariat Negara. Apalagi, PTUN beralasan Setneg sudah menyatakan berkas hasil TPF kasus Munir hilang.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP

  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres
  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil

Jokowi: Bantuan untuk Kabupaten Asmat Terkendala Akses Transportasi

  • Pemikul Sabu 30 Kilogram Divonis 20 Tahun
  • Hari Kelima, Kabut Asap Tebal Landa Hong Kong
  • Federer Lolos ke Perempat Final Australia Terbuka

Presiden Joko Widodo menyerukan agar PR anak-anak sekolah tak hanya urusan menggarap soal. Tapi melakukan hal-hal yang terkait kegiatan sosial dan lingkungan.