Kriminalisasi Petani Kendeng, Koalisi Desak Pemerintah Turun Tangan

Informasi terakhir yang didapatkan pendamping dari Joko Prianto dan warga lain penolak pabrik semen hingga saat ini masih kerap mendapatkan ancama

Minggu, 20 Agus 2017 22:10 WIB

Ilustrasi: Aksi warga tolak pertambangan dan pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah dengan memblokir jalan menuju pabrik. (Dokumen: twitter Omah Kendeng)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Peduli Kendeng Lestari berencana menggelar aksi di gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(KLHK), Senin (21/8). Aktivis LBH Semarang Ivan Wagner mengatakan mereka ingin mendesak Menteri LHK Siti Nurbaya turun tangan menghentikan dugaan kriminalisasi yang menimpa salah satu warga penolak tambang dan pabrik semen di Rembang, Joko Prianto.

Kuasa hukum PT Semen Indonesia, Yudi Taqdir Burhan melaporkan Joko ke Polda Jateng atas tuduhan pemalsuan surat atau dokumen.

"Di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ada pasal 66 yang menyatakan aktivis lingkungan hidup tidak dapat dipidana karena dia punya tugas mulia. Ini stakeholder yang berwenang kan KLHK. Besok ingin menagih kepada KLHK. Ini ada aktivis yang memperjuangkan lingkungan, kenapa kok dipidana?," jelas Ivan, Minggu (20/8).

Menurutnya saat ini perkara Joko Prianto terus bergulir. Perkembangan terakhir, berkas perkara Joko Prianto telah dinyatakan lengkap. Selasa(22/8) mendatang, kepolisian akan melimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan.

Baca juga:

Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 pasal 66 jelas menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.

Ivan meminta pemerintah tidak diam menanggapi masalah ini. Informasi terakhir yang dia dapatkan dari Joko Prianto dan warga lain penolak pabrik semen, hingga saat ini mereka masih kerap menerima intimidasi dan ancaman.

"Mas Joko beberapa kali dihadang, kemudian dia dimaki-maki. Lalu ada warga yang punya anak, kemudian di sekolah anaknya di-bully atau diasingkan."



Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.