KKP Targetkan Bedah 3.000 Kampung Nelayan Kumuh hingga 2019

Saat ini ada lebih dari 12,8 ribu kampung nelayan di Indonesia. Namun, hanya 23 persen atau 2,9 ribu yang tergolong kumuh dan harus ditata.

Rabu, 30 Agus 2017 22:53 WIB

Bedah kampung nelayan di Provinsi Banten. (Foto: djpt.kkp.go.id/Publik Domain)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana memperbaiki sekitar tiga ribu kampung nelayan kumuh hingga 2019 mendatang.

Direktur Jenderal Menteri Perikanan Tangkap, Sjarief Widjaja mengatakan tahun ini bedah kampung nelayan akan dimulai di lima daerah, dengan anggaran Rp5 miliar yang berasal dari APBN. Jumlah kampung yang dibedah akan ditingkatkan secara bertahap, dengan melibatkan perusahaan BUMN sebagai mitra.

"KKP akan membuat model tahun ini untuk lima daerah. Setelah itu akan bergerak masif ke seluruh wilayah di Indonesia. Di samping itu kami juga mengundang partisipasi teman-teman mitra, BUMN, mungkin CSR-nya. Ini total desanya, kalau tadi dibilang 23 persennya, berarti kita akan menyentuh angka antara dua hingga tiga ribu desa kategori miskin. Karena kami tidak mungkin sendiri, maka akan mengundang BUMN untuk masuk," kata Sjarief di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Pada tahun ini, sebagai model program bedah kampung, telah dianggarkan dana Rp5 miliar untuk lima kampung. Dari lima kampung tersebut, telah ada dua kampung yang rampung dibedah yakni kampung nelayan di Mola Utara, Karang Mulya di Serang, Banten, dan kampung nelayan Penjajap di Sambas, Kalimantan Barat.

Sedangkan, dua kampung yang masih dalam proses 'pembedahan' adalah kampung nelayan Sungsang II di Banyuasin Sumatera Selatan dan kampung Lohguna di Lamongan, Jawa Timur.

Sjarief mengatakan saat ini ada lebih dari 12,8 ribu kampung nelayan di Indonesia. Namun, hanya 23 persen atau 2,9 ribu yang tergolong kumuh dan harus ditata. Kriteria kumuh tersebut misalnya karena terlalu padat, kotor, serta kualitas drainase dan sanitasi buruk.

Pada 2018, kata Syarief, anggaran untuk bedah kampung ditingkatkan menjadi Rp28 miliar. Tahun depan pengelolaan kampung akan dibuat paket sesuai kebutuhan kampung, sehingga nilainya bisa berbeda-beda.

Selain itu, kata Sjarief, agar target penataan 3 ribu kampung segera tercapai, kementeriannya juga telah menghubungi beberapa perusahaan BUMN agar bergabung seperti PT Pertamina, PT BNI, dan PT Jasindo.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.