Kenaikan Kurs Rupiah Jadi Alasan DPR Minta Tambahan Anggaran ke Luar Negeri

"Sekali lagi, ini jangan men-disputed kemana-mana. Ini bentuknya masih draf. Sementara dinamisasi yang ada di BURT bisa ditanyakan langsung ke Pimpinan BURT. "

Kamis, 31 Agus 2017 23:30 WIB

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. (Foto: dpr.go.id)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan menyatakan, usulan kenaikan anggaran kunjungan kerja luar negeri pada Rancangan APBN 2018 disebabkan kenaikan kurs Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Taufik menganggap kenaikan dana kunjungan kerja ke luar negeri dari sebelumnya Rp201,7 miliar menjadi Rp343,6 miliar sudah wajar.

Saat ini, kata Taufik, kenaikan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dari Rp13.000 menjadi Rp13.500. Karena itu, ia menganggap kenaikan dana kunjungan kerja sebesar Rp141,9 miliar tidak perlu dipersoalkan.

"Sekali lagi, ini jangan men-disputed kemana-mana. Ini bentuknya masih draf. Sementara dinamisasi yang ada di BURT bisa ditanyakan langsung ke Pimpinan BURT. Tetapi dalam konteks secara keseluruhan, secara gelondongan, secara makro ini bentuknya masih draf. Sehingga ini lebih banyak bobotnya mengarah kepada penyesuaian kurs Rupiah dari Dolar," kata Taufik di gedung DPR, Kamis (31/8/2017).

Taufik membantah kenaikan anggaran kunjungan ke luar negeri karena intensitas kunjungan yang bertambah. Ia mengatakan jumlah kunjungan ke luar negeri menyesuaikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), bukan jumlah anggaran.

"Kalau intensitas kunjungan kerja tidak ada perubahan, artinya sepanjang yang ada di tata tertib," kata Taufik.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.