Dugaan Korupsi Helikopter AW-101, Ryamizard: Tidak Melalui Kemhan

"Tidak melalui Kemhan. Kemudian setelah itu presiden bilang tidak boleh, ya saya tidak boleh juga,"

Rabu, 23 Agus 2017 12:12 WIB

Ilustrasi: Helikopter AW 101

KBR, Jakarta- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku tidak tahu menahu soal proses pengadaan helikopter AW-101 milik TNI Angkatan Udara. Ia mengklaim tidak pernah menyetujui pembelian satu unit helikopter buatan perusahaan gabungan asal Inggris dan Italia itu.

"Itu kan pengadaan TNI AU. Itu kan pertama untuk kepresidenan. Ya tidak melalui Kemhan. Kemudian setelah itu presiden bilang tidak boleh, ya saya tidak boleh juga," ujar Ryamizard di kantornya, Rabu (23/8).

Sementara itu Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 jelas mengatur bahwa Menteri Pertahanan adalah orang yang berwenang atas penggunaan anggaran alat utama sistem persenjataan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.  Meskipun rencana pembelian disusun oleh satuan masing-masing, namun komunikasi tetap dilakukan bottom-up, artinya keputusan pembelian tetap dilakukan di tingkat kementerian.

Kepada KBR, tersangka dugaan korupsi pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 Marsekal Muda Supriyanto Basuki pembelian sudah sesuai prosedur.

"Surat-surat ya melalui jalur organisasi yang ada. Misalnya kami kirim surat ke Kemenhan, pasti Mabes TNI juga dikirimi. Kalau misalkan beliau (Panglima TNI) tidak tahu, ya paling tahu beliau sendiri. Saya tidak bisa memvonis beliau. Tapi suratnya semuanya lengkap dan bisa dilihat," jelas Supriyanto Basuki, Selasa (15/8/2017).

Sebelumnya KPK juga telah menetapkan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka. Proses pengadaan helikopter AW-101 itu disebut merugikan negara sebesar Rp 224 miliar.

Helikopter AW-101 awalnya diajukan sebagai helikopter khusus kepresidenan sejak 2015. Namun pada rapat pembahasan yang digelar Presiden Joko Widodo Desember 2015, pembelian itu sudah ditolak.

Namun Januari 2016, Kasau saat itu Agus Supriyatna kembali mengajukan surat pembelian sebagai helikopter angkut berat. Pengadaan kemudian dilakukan setelah mendapatkan surat pengesahan dari Kementerian Keuangan tertanggal Juni 2016.

Namun September 2016, Panglima TNI menyurati Kasau agar membatalkan pembelian helikopter itu. Kendati demikian, pengadaan tetap berjalan hingga  helikopter tiba pada Januari 2017. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi