DPR: Total Anggaran Pembangunan Gedung Hanya Rp601 Miliar

BURT DPR memastikan, dalam pagu anggaran senilai Rp5,7 triliun itu tidak ada alokasi untuk pembangunan aparteman DPR di Taman Ria Senayan.

Rabu, 16 Agus 2017 23:16 WIB

Ilustrasi. (Foto: postel.go.id/Publik Domain)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bakal mulai membahas anggaran pembangunan gedung baru pada pekan depan.

Ketua BURT DPR Anton Sihombing menjelaskan mekanisme pembangunan tersebut bersifat multiyears (tahun jamak), dimana total anggaran untuk tahap pertama senilai Rp320,44 miliar rupiah. Usulan dana ini, kata Anton, akan dibahas melalui tiap-tiap komisi, bersama dengan mitra pemerintah.

"Pembahasan mengenai gedung baru baru disinggung lewat pidato Presiden. Nah itu nanti akan dibahas. Pembahasannya mulai minggu depan. Tiap komisi kan ada mitranya masing-masing, dari BURT sudah mengajukan anggarannya. Itu nanti dibahas juga dengan pemerintah," kata Anton di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Anton menambahkan anggaran senilai Rp320 miliar lebih itu sudah masuk dalam RAPBN 2018 DPR sebesar Rp5,7 triliun rupiah.

"Jumlah Rp5,7 triliun merupakan pagu indikatif DPR," katanya. Pagu indikatif merupakan perkiraan jumlah maksimum anggaran yang diberikan kepada kementerian atau lembaga negara.

Anton menerangkan, dalam RAPBN 2018 DPR sebesar Rp5,7 Triliun terdapat juga alokasi dana untuk pembangunan alun-alun demokrasi, senilai Rp280 miliar rupiah.

"Jadi total semua Rp601 miliar rupiah," kata Anton.

Ia memastikan, dalam pagu anggaran senilai Rp5,7 triliun itu tidak ada alokasi untuk pembangunan aparteman DPR di Taman Ria Senayan. Itu berdasarkan hasil hitung-hitungan Direktur Bina Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Baca juga:

 
Tidak rasional

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto menilai tidak ada angka anggaran rasional yang harus dianggarkan untuk menambah fasilitas anggota dewan. Yenny mengatakan permintaan anggaran itu menyimpang dari prinsip keadilan, di mana permintaan itu tidak adil bagi masyarakat karena penggunaan dana yang tidak efisien.

"Kami menganggap ini tidak rasional. Kami tidak bisa menghitung sampai sejauh itu, karena tidak rasional di dalam pengusulan APBN 2018. Ini menyimpang dari prinsip yang saya sampaikan. Jaditidak perlu ada. Kalau ditanya hitungan berapa yang harus diusulkan, saya rasa ini tidak perlu diusulkan karena ini bicara soal prioritas," ujar Yenny kepada KBR, Rabu (16/8/2017).

Yenny Sucipto menamahkan permintaan DPR mengenai penambahan anggaran untuk fasilitas juga tidak efisien dan efektif, serta mengarah pada pemborosan negara. Menurut Yenny, pembangunan apartemen bisa memakan waktu tiga tahun, maka untuk sementara para anggota tetap memakai fasilitas yang ada, dan akan tetap meminta dana operasional. Hal itu membuat anggaran keluar dua kali lipat dari anggaran seharusnya.

"Kalau alasan mereka bahwa anggota DPR harus dekat dan terintegrasi dengan gedung DPR, kompleks perumahan DPR di Kalibata itu kan tidak jauh? Jarak tempuh hanya dua kilometer saja. Itu alasan yang tidak masuk akal, akal-akalan saja permintaan mereka itu," ujar Yenny.

Yenny juga mengatakan permintaan angaran yang masih simpang siur antara Rp7,2 triliun atau Rp5,7 triliun itu tidak rasional, karena kenaikannya sangat signifikan hingga 70 persen dari total anggaran DPR tahun sebelumnya sebesar Rp4,2 triliun.

Ia mengatakan anggota DPR bukan pegawai negeri yang butuh fasilitas lebih. Mereka justru memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui tiga pilar yang melekat pada mereka, sebagai perwakilan rakyat, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

KKP Gagal Capai Target Ekspor Ikan

  • HRW Usulkan 4 Isu Jadi Prioritas Dialog Jakarta Papua
  • Terduga TBC di Medan Capai Seribu Orang
  • Dalai Lama Luncurkan Aplikasi

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi