Daerah Rawan Kebakaran Lahan Bertambah, Wiranto Salahkan Warga

"Ada daerah baru yang dulu tidak terdaftar sebagai daerah rawan karhutla, tapi sekarang muncul seperti Aceh, Kalbar dan NTT. Ini akibat karena dibakar. Ada tradisi peladang," kata Wiranto.

Kamis, 03 Agus 2017 22:54 WIB

Kepulan asap dari pembakaran hutan di dataran tinggi Nisam Antara, Aceh Utara, Minggu (30/7/2017). BMKG Aceh memantau 49 titik panas di delapan wilayah Aceh. (Foto: ANTARA/Rahmad)

KBR, Jakarta - Pemerintah mengidentifikasi tiga wilayah baru rawan kebakaran hutan dan lahan, yaitu wilayah Aceh, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan saat ini di dua wilayah tersebut mulai ditemukan titik panas kebakaran lahan (hotspot). Titik panas itu diyakini bukan karena faktor alam, melainkan sebagian besar dibakar masyarakat berdasarkan tradisi turun temurun.

"Jumlah hotspot terus berkembang. Kebanyakan sekarang di Sumatera dan Kalimantan. Ada delapan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, dan sudah diidentifikasi. Ada daerah baru yang dulu tidak terdaftar sebagai daerah rawan karhutla, tapi sekarang muncul seperti Aceh, Kalbar dan NTT. Ini akibat karena dibakar. Ada tradisi peladang, membakar hutan untuk menanam jelang musim hujan," kata Wiranto di Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Wiranto meminta perusahaan yang memiliki konsesi di wilayah rawan karhutla untuk memberikan pembinaan dan bantuan kepada masyarakat agar menghentikan tradisi membakar. Bantuan yang bisa disediakan misalnya berupa pupuk cair sehingga masyarakat memiliki alternatif cara membuka lahan.

"Perusahaan-perusahaan besar yang punya tanggung jawab untuk memelihara hutan, kita minta mereka memberikan penyuluhan, bantuan-bantuan kepada petani, untuk tidak membakar lagi, tapi misalnya dengan penggunaan pupuk," kata Wiranto.



Sejumlah siswa mengenakan masker saat berjalan menuju sekolah di Johan Pahlawan, Aceh Barat, Kamis (27/7/2017). (Foto: ANTARA/Syifa Yulinnas)
 
Hari ini, Wiranto menggelar rapat koordinasi khusus tingkat menteri tentang kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah menteri dan lembaga yang hadir di antaranya, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Restorasi Gambut (BRG).

Rapat membahas kebakaran hutan dan lahan serta penanggulangan kebakaran. Salah satu yang disebut adalah prosedur pengeboman air (water bombing).

"Ditemukan tadi ada masalah penggunaan water bombing dari pesawat terbang yang kita sewa dari luar. Bagaimana pilotnya? Apa ada izin kerja dan sebagainya. Kita atasi bersama," tambah Wiranto.

Wiranto menyebut rapat juga membahas rencana pembentukan Satgas Karhutla di delapan wilayah rawan, pelibatan TNI dan Polri serta anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan. Wiranto memastikan pemerintah sangat serius menangani kebakaran hutan.
 
"Karhutla bukan hanya masalah nasional, tapi juga internasional. Kalau sudah terbakar dan banyak asap, semua marahnya ke Indonesia," tutur dia.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.