Aliran Dana Saracen, PPATK Perlu data Polisi

"Kami masih menunggu permintaan dari Polri. Kemudian kita masih mengumpulkan data datanya. Jadi secara formal belum"

Selasa, 29 Agus 2017 13:51 WIB

Tersangka UU ITE, tiga orang pengelola Saracen. (Foto: Mabes Polri)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masih terus melakukan penelusuran, terhadap aliran dana kelompok buzzer Saracen. Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, meski sudah melakukan penelusuran, secara formal lembaganya masih menunggu Kepolisian untuk mengungkap aliran dana kelompok Saracen.

Kata dia, saat ini PPATK masih menunggu permintaan dari Polri untuk kemudian dilakukan pengumpulan data.

"Kami masih menunggu permintaan dari Polri. Kemudian kita masih mengumpulkan data datanya. Jadi secara formal belum tapi kami siap mendukung upaya upaya penegakan hukum. Mungkin Polri lagi fokus ke case building-nya dulu," katanya saat ditemui di kantornya, Selasa (29/08/17).

Badaruddin mengatakan,  menunggu kepolisian karena ada beberapa hal yang tidak bisa langsung diselidiki oleh PPATK.

"Tergantung kasusnya. Ada yang dengan mudah kami bisa selidiki sendiri, tapi ada juga kami butuh data-data dari penyidik Polri. Contohnya kalau orang itu misalnya public figur, lebih mudah karena kami tahu tempat, tanggal lahir, nama dan keluarga. Tapi kalau tidak terlalu top, kami memerlukan data dari kepolisian," jelasnya.

Terkait aliran ke sejumlah tokoh penting, lanjut Badaruddin, PPATK masih memerlukan data yang ada di penyidik. Oleh karena itu ia masih menunggu polri memberikan permohonan secara resmi.

"Datanya aja belum lengkap, nanti sabar ya," kata dia.


Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.